Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis, 30 Agustus 2018, menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Namibia Hage Gottfried Geingob, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Tiba sekira pukul 10.05 WIB, kedatangan Presiden Geingob beserta rombongan disambut dengan pasukan nusantara, korps musik, dan pasukan berkuda dari Paspampres. Sejumlah pelajar yang mengenakan pakaian adat Nusantara turut menyambut kedatangan Presiden Geingob dengan mengibarkan bendera kedua negara.
Dalam kunjungan kali ini, Presiden Jokowi dan Presiden Geingob juga melakukan penanaman pohon di halaman belakang Istana Bogor. Jenis tanaman yang ditanam keduanya adalah pohon kayu ulin atau kayu besi.
Usai pertemuan, Presiden Jokowi dalam pernyataan pers-nya menyampaikan bahwa kunjungan Presiden Geingob merupakan sebuah kehormatan bagi dirinya dan masyarakat Indonesia.
“Hubungan diplomatik Indonesia dengan Namibia telah terjalin sejak 13 Mei tahun 1991 dan ini merupakan kunjungan pertama Presiden Geingob ke Indonesia sebagai Presiden,” ucap Presiden Jokowi.
Kepala Negara juga menyampaikan ucapan terima kasihnya atas dukungan Namibia terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Presiden Geingob pun turut menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia atas penyambutan dan dukungan yang telah diberikan kepada Namibia. Utamanya pada saat Namibia mengupayakan kemerdekaan maupun saat Namibia berupaya menjadi anggota PBB dan organisasi lainnya.
“Kami senang mengunjungi Indonesia atas undangan Yang Mulia, untuk itu terima kasih atas segala keramahtamahan dan dukungan yang telah disampaikan oleh Indonesia sejak 1950-an,” ujar Presiden Geingob.
Turut hadir dalam upacara penyambutan kali ini diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Dubes RI Untuk Republik Namibia Eddy Basuki, serta Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya.