Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi Datuak Rajo Kaampek Suku angkat bicara soal porsi anggaran pada APBD Kota Payakumbuh. Riza telah berkomitmen untuk memperbesar porsi untuk pembangunan dan masyarakat di APBD daripada porsi-porsi lainnya seperti belanja rutin PNS, perjalanan dinas, dan seterusnya.
“Alhamdulillah, selama ini porsi anggaran daerah untuk pembangunan dan masyarakat di Payakumbuh sudah sangat besar persentasenya. Mencapai 60 persen. Terbukti di lapangan orang membangun terus kan?,” ujar Riza, Sabtu (17/11).
Mantan “Senator” Sumbar itu menyebut, dirinya sengaja membuat porsi anggaran hanya 40 persen untuk belanja pegawai demi menjalankan prinsip anggaran yang baik sesuai aturan yang ada.
“Seperti, untuk pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, infrastruktur 25 persen, inspektorat 1 persen, dan belanja langsung yang jauh lebih besar daripada belanja tidak langsung,” tuturnya.
Menurut Riza, untuk mewujudkan porsi anggaran seperti itu, membutuhkan komitmen yang kuat dari kepala daerah serta dedikasi yang tinggi para jajarannya.
“Integritas itu identik dengan melayani tanpa harus melihat kita harus dapat apa? Bagaimana kita mau melayani jika anggaran untuk PNS sebagai pelayan masyarakat, malah lebih besar daripada anggaran untuk masyarakat sendiri?” katanya.
Di sisi lain, meskipun anggaran untuk PNS hanya 40 persen, namun Riza mengaku masih bisa mengefektifkan anggaran tersebut dan memberikan tunjangan yang cukup besar bagi pegawainya.
“Untuk ukuran Sumbar, tunjangan PNS di Payakumbuh sudah lumayan besar. Selain itu kami juga berusaha memberikan perhatian lebih pada masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan beasiswa, bedah rumah, pemberian makanan tambahan gizi untuk bayi dan anak sekolah, serta berusaha agar angka stunting berkurang jauh,” tuturnya.
Membuat porsi anggaran pembangunan untuk masyarakat luas lebih besar pada APBD sebenarnya merupakan sebuah prestasi yang luar biasa mengingat kebanyakan daerah di Indonesia membuat belanja PNS malah lebih besar daripada porsi pembangunan. Hal tersebut disentil keras oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat bertemu dengan para kepala daerah di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Kamis lalu (15/11).
Sebagaimana dilansir Detik, Menkeu mengungkapkan keresahannya soal belanja pemerintah daerah (pemda) melalui APBD. Pasalnya 70% digunakan untuk keperluan PNS pemda, sisanya baru untuk masyarakat.
“Jadi APBD-nya hampir 70% untuk mengurusi orang-orang pemda. Makanya sisa-sisa itu sisa-sisa untuk rakyat, itu kan salah,” ujarnya.
Sri menjelaskan, 13,4% APBD habis untuk perjalanan dinas para pegawai negeri sipil (PNS) di pemda. Lalu 17,5% digunakan untuk belanja jasa kantor. Untuk kedua hal itu saja, APBD yang terpakai sudah 30,9% sendiri.
Belum lagi ditambah dengan belanja pegawai, yang kata Menkeu menghabiskan 36% dari APBD yang ada. Atas hitung-hitungan itu, Sri Mulyani mendapatkan persentase bahwa 70% dari APBD habis untuk kebutuhan PNS pemda.
“Tolong untuk perjalanan dinas untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wara-wiri. Dan kami dengan Mendagri dengan menteri yang lain, Presiden sudah minta bisa dikoordinir sehingga jangan hari ini Menteri Keuangan ngundang sosialiasi, besok Menkes sosialisasi, bulan depan Menteri Pendidikan lain lagi, sehingga bapak ibu, memang wara-wiri,” ujarnya.
Menkeu meminta agar pengelolaan APBD tersebut diperbaiki. Menurutnya alokasi belanja daerah kurang fokus. Padahal Presiden Jokowi menegaskan harus fokus. “Jadi tolong dilihat betul, kami pun di pusat bahkan sudah meminta meneliti betul belanja-belanja kelompok tadi. Alokasi belanja daerah APBD juga kurang fokus, program dan kegiatan itu bermacam-macam, padahal Pak Presiden mengatakan fokus saja,” ucapnya. (humas)