Terkini AgrariaGubernur NTB Tegaskan Pelayanan Pada Masyarakat Tetap Berjalan

Gubernur NTB Tegaskan Pelayanan Pada Masyarakat Tetap Berjalan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengunjungi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kedatangan orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri itu selain memberikan bantuan juga ingin memastikan layanan pemerintahan tetap berjalan.

Pagi hari, sebelum meninjau lokasi terdampak gempa, Menteri Tjahjo disertai Dirjen Pemerintahan Desa, Nata Irawan, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arief Fakrulloh dan salah satu deputi di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPB) menggelar pertemuan dengan Gubernur NTB,
Muhammad Zainul Majdi dan jajarannya di kantor Gubernur NTB, di Mataram, Senin (28/8).

Dalam pertemuan itu, Gubernur NTB, mengungkapkan bahwa hampir satu bulan ini, aparatnya bolak-balik ke daerah kena dampak gempa. Ia bersyukur, dan berterima kasih Mendagri bisa datang langsung ke NTB. Tentu kehadiran Mendagri, bisa menambah semangat, agar seluruh aparatur tidak kendur melayani masyarakat.

Gubernur NTB yang akrab dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB) juga sempat bercerita. Katanya, setelah gempa, kalau ada rapat, para pejabat itu masih takut-takut duduk di depan. Semua saling berdesakkan duduk di dekat pintu.

Baca juga  Pemerintah Terus Genjot Pembangunan Daerah Perbatasan

“Kalau rapat  para eselon II ini jarang duduk di depan. Cari duduk dekat pintu. Ada suara kursi saja semua pada berloncatan.  Padahal badan besar. Pun kalau solat Jumat, biasanya yang jadi shaf favorit itu di depan, sekarang di belakang dekat pintu,” tutur TGB.

Tapi TGB menegaskan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan secara umum di NTB  berjalan baik. Namun secara khusus, terutama di Kabupaten Lombok Utara daerah yang paling terdampak, banyak gedung pemerintahan yang rusak dan tak bisa digunakan lagi.

“Termasuk gedung Pemda, yang digunakan untuk layani masyarakat, rumah sakit juga sangat terdampak. Di Lombok Barat, pemukiman juga terdampak, tapi sarana Pemda tak terlalu terdampak. Tapi ahamdulillah Pemda masih berfungsi dengan segala kedaruratannya tetap bekerja,”katanya.

Kabupaten Lombok Utara, menurut TGB memang yang paling parah. Di sana semua kantor dinas tak bisa dipakai lagi. Begitu juga dengan kantor Bupati, rusak parah. Memang ada yang tampak utuh. Tapi di dalamnya rusak berat.

Baca juga  dr. Reisa: Stok Vaksin Covid-19 Indonesia Mencukupi

” Di  Lombok Utara, tak ada kantor pemerintahan yang bisa dipakai lagi,” katanya.

Namun yang membuatnya salut, Bupati Lombok Utara dan jajarannya tetap berdedikasi melayani masyarakat. Mereka kini mendirikan kantor darurat di tenda-tenda dan kontainer hasil sumbangan.

” Berkantor di tenda darurat. Dan  ada donatur beri bantuan kontainer. Sebagian kontainer dipakai untuk pelayanan masyarakat. Kami dengar akan ada kontainer datang, itu akan jadi pusat layanan terpadu.  Saya sampaikan ke bupati, pelayanan dasar harus diprioritaskan. Alhamdulillah pelayanan berjalan,” ujarnya.

Saat ini juga, lanjut TGB,  telah  rumah sakit  terapung bantuan TNI dan Kementerian Kesehatan. “Alhamdulillah dalam suasana bencana fungsi layanan masyarakat tetap berjalan,”ujarnya.

Ia juga mohon maklum, bila banyak pegawai pemerintahan yang absen. Karena dalam situasi darurat, ia anggap pegawai yang absen sedang mengurus keluarganya yang kena bencana.

” Mohon dimaklumi. Peraturan internal terkait tunjangan harian sesuai kehadiran tak kami pakai, harap dimaklumi yang tak datang  kami anggap sedang bantu keluarganya,” kata TGB. [agraria.today]

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...