Pembangunan wilayah yang berkembang pesat dan dinamis menuntut berbagai pihak pemangku kepentingan untuk dapat merespon dengan cepat, tepat, dan adaptif terhadap perubahan. Dalam dinamikanya, perubahan yang terjadi bukan hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melibatkan penggunaan teknologi yang menuntut pengembangan kelembagaan serta SDM di dalamnya.
Menyikapi hal tersebut, Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), menyelenggarakan Kongres X dan Seminar Nasional dengan tema “Percepatan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Inklusif, Inovatif, dan Berkelanjutan” pada Kamis, 3 Oktober 2019 di Pontianak.
Dalam arahannya Direktur Jenderal Tata Ruang menyampaikan era digital saat ini dapat dimanfaatkan untuk menginformasikan Rencana Tata Ruang (RTR) kepada masyarakat. RTR memiliki payung hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan wilayah. “Tata ruang harus diacu, harus digunakan. Perlu adanya penguatan dan transparansi terhadap rencana tata ruang (RTR)” ujar Abdul Kamarzuki.
Terobosan teknologi dalam penyelenggaraan penataan ruang mutlak harus dilakukan sebagai upaya perkuatan dan transparansi RTR untuk menuju penataan ruang yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, telah merilis web gis tata ruang sebagai salah satu terobosan teknologi dalam penyelenggaraan penataan ruang. GIS TARU, yang beralamat di https://gistaru.atrbpn.go.id, memuat diantaranya Portal RTR, RTR Online, RTR Builder, serta RDTR Interaktif. Pada menu RTR Online, masyarakat dapat mengakses dokumen batang tubuh, peta, dan lampiran rencana tata ruang.
Selanjutnya sebagai upaya proses penyusunan RDTR yang transparan dan terbuka, Ditjen Tata Ruang juga mengembangkan Aplikasi PROTARU (Progress Penyelesaian Rencana Tata Ruang). Sebuah sistem informasi basis data yang menyajikan progress penyelesaian rencana tata ruang. Melalui PROTARU semua pihak dapat melihat pada tahap mana proses penyusunan RTR yang sedang dikerjakan.
Layanan tata ruang berbasis digital ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar penyelenggaraan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. “Masyarakat perlu diedukasi, saat ini layanan sudah serba digital dilengkapi dengan standar database bisa diakses dimana saja. Diharapkan, nantinya tidak ada kesalahan penggunaan tanah sehingga pelaksanaan tata ruang dapat efektif,” tambah Abdul Kamarzuki.
Peran serta dari stakeholder kunci adalah untuk mendukung suksesnya terobosan teknologi yang diusung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. ASPI berperan dalam memastikan lulusan perencanaan wilayah dan kota yang handal dan mahir, sementara IAP mencetak praktisi perencanaan wilayah dan kota yang kompeten sebagai mitra Pemerintah dalam Penyusunan produk rencana tata ruang.
Kementerian ATR/BPN melalui program Inovasi Penataan Ruang juga berupaya untuk mengedukasi masyarakat utamanya pelajar SMP dan SMA agar peduli tata ruang. Dengan demikian, harapannya dapat terwujud penataan ruang yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan nasional. “Pembangunan harus berkelanjutan, berkeadilan, dan memastikan kelangsungan untuk generasi berikutnya” tegas Andi Simarmata, Sekjen IAP, dalam acara serupa. (FNP/NP)