Terkini AgrariaLKKNU Didorong bikin pilot project desa berbasis kemaslahatan keluarga

LKKNU Didorong bikin pilot project desa berbasis kemaslahatan keluarga

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mendorong Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) untuk membuat pilot project desa berbasis kemaslahatan keluarga. Menurutnya, keberhasilan pilot project tersebut nantinya dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker pada Lokakarya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa Tahun Anggaran 2019 di The Acacia Hotel Jakarta, Jumat (4/10).

“Banyak sekali program Kementerian Desa yang bisa disinergikan dengan LKKNU. Kalau ada pilot project yang bisa kita dorong untuk menciptakan desa berbasis kemaslahatan keluarga, kita bisa berikan dukungan,” ujarnya.

Di samping itu, ia juga mengajak anggota LKKNU untuk berpartisipasi aktif pada musyawarah desa di desanya masing-masing. Ia mengatakan, dalam musyawarah desa tersebut dapat disusun program-program dana desa yang dapat mendukung peningkatan kemaslahtan keluarga di desa.

Baca juga  Peningkatan Kapasitas BPBD dalam Kaji Kebutuhan dan Rencana Rehab-Rekon Pascabencana

“Kalau kita perhatikan, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk perempuan dan anak meningkat tajam. Artinya, perhatian desa terhadap perempuan dan anak sangat tinggi dan terus meningkat,” ujarnya.

Dana desa sendiri, lanjutnya, disalurkan setelah disahkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam lima tahun ini, total dana desa yang disalurkan sebesar Rp257 Triliun.

“Ini (dana desa) uang sangat besar. Dan sifatnya berbeda dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Jika sebelumnya selektif hanya untuk desa tertinggal saja atau level kecamatan, kalau ini (dana desa) untuk semua desa,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Pengurus Pusat LKKNU, Ida Fauziyah mengatakan, bahwa mayoritas msyarakat NU berada di desa. Untuk itu ia menilai pentingnya optimalisasi keluarga maslahah di perdesaan. Menurutnya, optimalisasi keluarga maslahah juga menjadi bagian upaya membantu penyelesaian berbagai persoalan negara.

Baca juga  Menko Polhukam Bersama Mendagri Pastikan PON XX Papua 2021 dan Peparnas Siap Dilaksanakan

“Membangun negara yang maslahah, maju, tangguh, mau tidak mau harus memulai dengan membangun keluarga maslahah. Sebegitu pentingnya membangun keluarga maslahah, karena dengan membangun keluarga maslahah, berarti kita sedang membangun negara yang maslahah,” ujarnya.

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...