Terkini AgrariaBesok Kabinet Dikenalkan, Presiden: Pelantikan, Ya Mestinya Setelah Dikenalkan

Besok Kabinet Dikenalkan, Presiden: Pelantikan, Ya Mestinya Setelah Dikenalkan

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). – (antarafoto)

Jakarta, Kominfo – Presiden Joko Widodo mengaku bersyukur karena acara pelantikan dirinya selaku Presiden RI Periode 2019-2024 dan K.H. Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden RI telah berjalan dengan baik, hikmat tapi tetap dalam kesederhanaan.

“Ya tadi alhamdulillah pelantikan telah berjalan dengan baik, pelantikan yang agung, yang hikmat tapi tetap dalam kesederhanaan,” kata Presien Jokowi usai menghadiri acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Periode 2019-2024, di Gedung MPR-DPD-DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019) sore.

Presiden mengatakan sangat menghargai sekali apa yang telah disiapkan oleh MPR Republik Indonesia. Saat ini, lanjut Presien, dirinya mulai bekerja. “Sekarang mulai kita bekerja,” tegasnya. Mengenai pengumuman kabinet, Presiden Jokowi mengatakan, besok akan dikenalkannya. “Pagi, sama Wapres Sama Wapres. Besok akan saya kenalkan,” kata Presiden. Sedangkan mengenai pelantikan, menurut Presiden, mestinya setelah dikenalkan. “Harinya kapan? Ditunggu besok,” ungkapnya.

Baca juga  Presiden: Pengumuman Kabinet Bisa Minggu, Senin, Bisa Juga Selasa

Sebelum menuju ke Gedung MPR RI untuk menghadiri pelantikan dirinya sebagai Presiden RI Periode 2019-2024, Joko Widodo  memastikan susunan kabinet yang akan membantunya para periode pemerintahan 2019-2024 sudah rampung. “Yang jelas, susunan kabinetnya sudah rampung,” ungkapnya.

Mengenai apakah ada menteri Partai Gerindra, Presiden meminta untuk melihat besok. Sedangkan mengenai jumlah menteri dari partai politik sebanyak 16, Presiden tidak membenarkan tetapi juga tidak menolak pertanyaan wartawan. “Ya, kurang lebih. Saya hitung-hitung, kurang lebih,” ucapnya. Para menteri itu, menurut Presiden, menteri lama yang bertahan masih banyak. Tetapi menteri baru lebih banyak.

Artikel ini dikutip dari Kementerian Kominfo

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...