Terkini AgrariaDEN : Pemangkasan perizinan strategi dongkrak produksi migas

DEN : Pemangkasan perizinan strategi dongkrak produksi migas

masalah perizinan seperti peraturan daerah merupakan hambatan yang harus segera diselesaikan.

Jakarta ((Feed)) – Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan salah satu formula utama dalam strategi mendongkrak produksi migas adalah pemangkasan peraturan perizinan yang menghambat investasi.

Peraturan tersebut tidak hanya di tingkat pusat, melainkan juga diperlukan efisiensi kebijakan di tingkat daerah, menurut Djoko saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Pria kelahiran Jakarta, 23 Mei 1965 itu, telah mempelajari di sektor migas hampir tiga dekade. Alumnus sarjana Teknik Perminyakan dan Program Doktral pada Teknik Perminyakan ITB itu begitu menaruh perhatian besar terhadap pengembangan sektor minyak dan gas di Tanah Air.

“Sampai saat ini, baru separuh cadangan minyak yang dimiliki Indonesia yang dieksplorasi,” ujar mantan Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESM).

Menurut dia, ada banyak solusi dan jurus yang bisa dilakukan untuk mendongkrak produksi mempercepat eksplorasi migas nasional.

Baca juga  Instruksi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk mempercepat pelaksanaan program pompanisasi dan irigasi Pemerintah Daerah

Pertama, kata dia, eksplorasi minyak dan gas (migas) dari dana Komitmen Eksplorasi Migas dan “Komitmen Kerja Pasti” (KKP) eksplorasi yang sudah tersedia sebesar lebih dari 2,5 miliar dolar AS dinilai segera dipercepat.

Kedua, Djoko mengusulkan, perlunya percepatan pelaksanaan Enhance Oil Recovery (EOR). “Enhance Oil Recovery (EOR) merupakan teknologi yang dapat meningkatkan produksi dan lifting minyak yang ada. Teknologi ini harus segera digunakan, sebab saat ini lifting minyak baru mencapai setengahnya,” ungkap alumnus Edinburgh Business School di Herriot Watt University, Inggris.

Ketiga, lanjut dia, peningkatan produksi dan percepatan eksplorasi migas bisa dilakukan dengan memangkas perizinan dan peraturan yang menghambat investasi.

Menurut dia, masalah perizinan seperti peraturan daerah merupakan hambatan yang harus segera diselesaikan.

“Jika masalah perizinan ini tak dipangkas, minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor migas terus menurun,” katanya.

Keempat, Djoko mengusulkan perlunya membangun sistem online untuk koordinasi antar-kementerian, baik di pusat mau daerah agar proses perizinan bisa lebih cepat.

Baca juga  Kadar CO2 di China diprediksi memuncak lebih awal pada 2022

Di era Revolusi Industri 4.0 ini, kata dia, sistem perizinan harus lebih sederhana dan cepat. “Sistem online perizinan kuncinya,” tutur Djoko yang juga menjabat Pengurus Pusat IATMI (Ikatan Ahli Teknik Minyak Indonesia) itu.

Ia optimistis dengan keempat terobosan itu, produksi dan eksplorasi migas di Tanah Air bisa semakin meningkat dan cepat. Selama kariernya di sektor migas.

Sekjen DEN juga telah menciptakan finalisasi formula perhitungan Alpha BBM bersubsidi. Selain itu, ia juga aktif menciptakan SOP verifikasi volume BBM bersubsidi guna menyeimbangkan konsumsi migas.

Djoko juga menjelaskan SOP verifikasi BBM Non-Subsidi dan SOP verifikasi penjualan dan pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dalam rangka pemungutan Iuran (PNBP) juga salah satu hal yang diperlukan.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...