Terkini AgrariaPerbankan mulai lirik pembiayaan ekspor ikan kerapu di Sumatera Barat

Perbankan mulai lirik pembiayaan ekspor ikan kerapu di Sumatera Barat

Jadi diharapkan setiap bulan itu ada panen. Diaturlah masa pemeliharaan oleh petani jangan serentak semua

Padang ((Feed)) – Ekspor ikan kerapu dari Sumatera Barat ke Hong Kong mencapai 36,3 ton dalam dua kali pengiriman pada 2019.

“Minggu lalu kami ekspor sebanyak 16,3 ton. Sebelumnya, Juni 2019 kita juga sudah ekspor sebanyak 20 ton,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat Yosmeri di Padang, Selasa.

Ia mengatakan jenis kerapu yang diekspor adalah Kerapu Cantik dan Kerapu Bebek. Harga Kerapu Cantik Rp 110.000 per kilogram, sedangkan Kerapu Bebek lebih mahal mencapai Rp470.000 per kilogram.

Potensi untuk ekspor terbuka lebar karena daerah tujuannya tidak hanya Hong Kong, tetapi juga sejumlah negara lain seperti Singapura.

Yosmeri mengatakan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan produksi ikan kerapu budi daya itu agar bisa memberikan kesejahteraan kepada para nelayan.

Baca juga  Antam ingin tetap naik vespa bila terpilih jadi pimpinan KPK

Pihaknya juga terus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan nelayan budi daya, salah satunya dengan memberi akses ke dunia perbankan agar nelayan memiliki dukungan modal yang cukup.

Vice President Head of Network Service PT BNI Tbk, Padang Region Office, Iwan Affandi menyebut selama ini KUR lebih difokuskan pada bidang pertanian dan pedagangan. Ke depan seiring berkembangnya budi daya ikan kerapu, pihaknya pun mulai melirik nelayan yang membudidaya ikan kerapu untuk ekspor.

“Apalagi komoditas itu sudah diekspor ke luar negeri sehingga potensinya besar,” katanya.

Oleh karena itu pihaknya bersama OJK serta Dinas Kelautan Perikanan Sumatera Barat akan membahas lebih detail bentuk dukungan permodalan untuk pembudidaya ikan kerapu, agar diketahui berapa kebutuhan modal untuk mengembangkan budi daya tersebut. Bahkan pihaknya berencana memberikan pendampingan manajemen pengelolaan keuangan.

Baca juga  Kepala BNPB: Peringatan Bulan PRB 2020 Menyongsong Gerakan Pembangunan yang Lebih Baik

“Nanti kami diskusikan dengan pihak terkait, pola seperti apa yang cocok untuk budi daya ikan kerapu ekspor. Sebab jika memakai sistim biasa seperti bidang pertanian tidak cocok. Mengingat masa panen ikan kerapu mulai dari 8 bulan hingga 1,5 tahun,” ujarnya.

Pihaknya ingin melihat selama masa pemeliharaan apakah petani sanggup membayar angsuran ke bank. Kemudian, pihaknya juga akan membicarakan tentang masa panen petani budi daya ikan kerapu agar jangan serentak.

“Jadi diharapkan setiap bulan itu ada panen. Diaturlah masa pemeliharaan oleh petani jangan serentak semua. Harapannya, agar petani tidak kesulitan dalam membayar angsuran tiap bulan,” katanya.

 

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...