Terkini AgrariaSudah 4 Instansi Beroperasi di MPP Kota Payakumbuh, 15 Instansi Lain Menyusul

Sudah 4 Instansi Beroperasi di MPP Kota Payakumbuh, 15 Instansi Lain Menyusul

Payakumbuh — Jelang Grand Lounching beroperasinya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh pada 17 Desember mendatang atau bertepatan dengan perayaan HUT Kota Ke-49, sejumlah persiapan terus dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh. Salah satunya dengan melengkapi sarana prasarana pendukung operasional.

Ditemui dilokasi MPP yang terletak di lantai 1 Balikota, eks. Lapangan Poliko, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda mengungkapkan bahwa saat ini MPP Kota Payakumbuh berada dalam tahapan soft lounching, yang ditandai dengan mulai beroperasionalnya layanan beberapa instansi.

“Alhamdulillah, kita sedang pada fase soft lounching dimana sudah ada beberapa instansi yang membuka layanan,  seperti Dinas Dukcapil, Bank Nagari, Kemenag dan Samsat. Insyaallah saat grand lounching nanti, seluruh instansi sudah membuka pelayanan,” ungkap Sekretaris Daerah Rida Ananda didampingi Kadis DPM-PTSP Hermayunis, Senin (14/10).

Dikatakan, sesuai perencanaan, pihaknya sudah membagi dan menyiapkan konter-konter layanan bagi setiap instansi. Kapan pengoperasian layanan diberikan pada fase soft lounching ini dikembalikan kepada kesiapan masing-masing instansi.

Baca juga  Guru Besar Unsoed ingatkan pentingnya subsidi untuk pertanian organik

“Pada prinsipnya kita sudah siap menjalankan MPP, saat ini pun sudah tersedia mesin antrian digital seperti di perbankan yang memuat nomor antrian seluruh konter layanan instansi. Tinggal kesiapan instansi mengisi dan menempatkan personilnya,” terang Rida.

Sementara Kadis DPM-PTSP Hermayunis mengatakan, MPP diadakan untuk  memberikan pelayan cepat, mudah dan nyaman kepada masyarakat. Dikatakan, saat ini baru ada 15 MPP yang diresmikan di Indonesia.

“MPP ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena layanan sudah mudah, berada dalam satu tempat dan mereka bisa menerima layanan tidak hanya satu tapi banyak,” terang Hermayunis.

Dikatakan, apabila nanti sudah benar-benar beroperasi penuh, maka akan ada sebanyak 167 perizinan yang bisa diurus di MPP Kota Payakumbuh.

“Insyaallah sebanyak 167 layanan akan diberikan disini. Sebanyak 87 diantaranya adalah pelayanan dari DPM-PTSP dan sisanya dari 19 instansi lain,” pungkasnya. (*)

Baca juga  Pemko Payakumbuh Lakukan Monev Kegiatan OPD Jelang Tutup Tahun Anggaran 2019

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...