Terkini AgrariaAdhi Karya terima pembayaran keempat proyek LRT Rp1,4 triliun

Adhi Karya terima pembayaran keempat proyek LRT Rp1,4 triliun

Ini bukan hanya proyek APBN, tetapi kolaborasi dari beberapa kementerian seperti BUMN dan Perhubungan

Jakarta ((Feed)) – PT Adhi Karya (Persero) Tbk menyatakan telah menerima pembayaran keempat atas pekerjaan proyek kereta layang ringan (Light Rail Transit/LRT) Jabodebek sebesar Rp1,4 triliun.

Direktur Keuangan Adhi Karya, Entus Asnawi di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa pembayaran itu dilakukan berdasarkan progres pekerjaan LRT Jabodebek tahap satu dari bulan Oktober 2018 hingga Maret 2019.

“Pembayaran LRT Jabodebek dilakukan oleh Pemerintah melalui PT KAI (Persero) berdasarkan hasil progres pekerjaan yang telah dievaluasi dan diperiksa oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” papar Entus usai prosesi pengangkatan kereta pertama LRT Jabodebek.

Dengan demikian, ia menambahkan, total pembayaran yang sudah diterima Adhi Karya dari pembangunan LRT Jabodetabek mencapai Rp8,3 triliun. Sementara nilai kontrak pembangunan LRT mencapai sekitar Rp20 triliun.

Baca juga  BJ Habibie wafat, tiga ruas jalan ganjil genap sementara distop

“Total penerimaannya sudah mencapai Rp8,3 triliun,” ucapnya.

Saat ini, progres pelaksanaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek tahap I sampai dengan 4 Oktober 2019, telah mencapai 66,13 persen.

Dipaparkan, progres untuk lintas pelayanan satu, yakni Cawang-Cibubur sudah mencapai 85,7 persen, lintas pelayanan dua Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 56,1 persen, dan lintas pelayanan tiga yakni Cawang-Bekasi Timur 59,5 persen.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan LRT Jabodebek akan beroperasi penuh pada November 2021.

“Ini bukan hanya proyek APBN, tetapi kolaborasi dari beberapa kementerian seperti BUMN dan Perhubungan,” katanya.

Ia menambahkan perkiraan tarif untuk tiket LRT Jabodebek itu sebesar Rp12.000 untuk setiap perjalanan.

“Itu sudah subsidi karena harga komersialnya sebesar Rp25.000, pemerintah subsidi 50 persen,” katanya.

Menurut dia, perkiraan tarif harga tiket LRT itu nantinya bisa mengalami perubahan ke depannya. “Bisa ada perubahan, sementara ya itu dulu,” ucapnya.

Baca juga  MA sebut penataan PKL di trotoar dibolehkan

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...