Terkini AgrariaWapres: KPI Harus Miliki Kredibitas dan Independensi

Wapres: KPI Harus Miliki Kredibitas dan Independensi

Jakarta, Kominfo-  Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla membuka secara resmi Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2019 di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Rabu (09/10/2019).

Peresmian pembukaan Rapim KPI Tahun 2019 ini dihadiri oleh Pimpinan KPI Daerah dan Kepala Sekretariat KPI Daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden menyampaikan bahwa setelah era reformasi tahun 1998, terdapat 3 (tiga) hal yang berubah, yaitu pertama, menjadi negara yang lebih demokrasi, kedua, pemerintahan daerah yang lebih otonom, dan ketiga, adanya kebebasan pers.

“Mungkin di Asia ini, kita termasuk negara yang paling bebas pers-nya, ditambah lagi dengan teknologi yang berkembang pesat. Suatu kebebasan pers yang dikombinasi dengan teknologi yang begitu pesat, maka berkembanglah media dengan kecepatan yang luar biasa,” ujar Wapres.

Baca juga  10 Langkah Menilai Kebutuhan dan Rancangan Aksi Daerah Tangguh Bencana

Lebih lanjut Wapres menambahkan bahwa dengan perkembangan media yang sangat cepat tersebut harus dibatasi dengan norma dan etika sehingga kita tidak menjadi korban kebebasan pers.

“Karena itulah, KPI didirikan untuk menjaga agar kebebasan pers ini tidak berlebihan, KPI harus dapat memberikan petunjuk yang baik kepada media,” ujar Wapres.

Wapres berharap pertemuan ini dapat memberikan banyak input terutama dibutuhkan suatu kesepakatan yang tegas antara KPI dengan media yang harus ditaati secara bersama-sama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Modal utama KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran adalah memiliki kredibilitas dan independensi,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Rapim KPI dan berharap agar KPI ini menjadi lembaga yang amanah dan istiqomah kepada tupoksinya, yaitu melaksanakan pengawasan dari sisi penyiaran.

Baca juga  Pemerintah Targetkan Konversi Tempat Tidur Rumah Sakit 40 Persen

“Fokus pada tugas utamanya yaitu pengawasan, sudah itu aja dulu, jangan kemana-mana dan siapkan revisi Undang-undang Penyiaran,” pesannya.

Sementara itu Ketua KPI Pusat, Agung Suprio menyampaikan dalam laporannya bahwa dalam forum ini hadir dari berbagai lembaga penyiaran. Oleh karenanya Agung Suprio mengingatkan dan mengajak kepada para peserta yang hadir untuk senantiasa melihat kembali kepada arah, tujuan, dan fungsi penyiaran yang memiliki peran strategis sebagai agen sosialisasi, budaya, ekonomi, maupun politik.

Turut hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar dan Tim Ahli Wapres, Sofyan Wanandi.

Artikel ini dikutip dari Kementerian Kominfo

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...