Terkini AgrariaMendagri nyatakan anggaran Pilkada 2020 cukup tercukupi

Mendagri nyatakan anggaran Pilkada 2020 cukup tercukupi

Mengenai anggaran sudah kita koordinasikan di 270 daerah, intinya cukup tercukupi walaupun masih ada yang belum tandatangani NPHD

Jakarta ((Feed)) – Menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo saat menghadiri peluncuran Pemilihan umum kepala daerah serentak 2020 mengatakan anggaran biaya Pilkada itu cukup dan tercukupi.

“Mengenai anggaran sudah kita koordinasikan di 270 daerah, intinya cukup tercukupi walaupun masih ada yang belum tandatangani NPHD,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin.

Secara prinsip anggaran tersebut kata dia sudah dipersiapkan oleh daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak, semuanya sudah masuk dalam revisi APBD 2020.

“Belum tandatangani tinggal masalah harga dan kompromi saja, tinggal ada sejumlah daerah yang jumlah anggarannya sedang dibicarakan dengan KPU,” ungkap dia.

Kemendagri, kata dia terus berkomunikasi dengan kepala daerah yang belum menemui titik temu dengan KPU daerah soal jumlah anggaran yang harus disiapkan untuk Pilkada 2020.

Baca juga  Polda Kepri tengah usut 15 kasus karhutla

“Tiap hari kita telepon kepala daerah agar naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bisa selesai tepat waktu, dan teman-teman KPU di daerah tidak merasa kesulitan, tidak merasa terganggu,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman mengingatkan Pemilihan kepala daerah 2020 jangan sampai terganggu jika terjadi keterlambatan penandatanganan NPHD untuk anggaran Pilkada.

“Tahapan pemilu kepala daerahnya tidak boleh terganggu atau terhalangi kalau tanggal 1 Oktober itu belum bisa ditandatangani,” kata Arief Budiman.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...