Terkini AgrariaAnies minta Dinas KPKP mendukung kegiatan bahari masyarakat

Anies minta Dinas KPKP mendukung kegiatan bahari masyarakat

Selain itu, Anies juga mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk mempromosikan wisata bahari yang ada di Kepulauan Seribu.

Jakarta ((Feed)) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI untuk mendukung kegiatan bahari masyarakat.

“DKPKP sebagai bagian dari pemprov secara khusus mengurusi kegiatan ini harus lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, terutama dengan mereka yang punya minat kegiatan kebaharian,” kata Anies dalam penutupan acara Festival Bahari yang digelar, di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Minggu.

Anies mengatakan keterlibatan Dinas KPKP diperlukan agar program yang disusun Pemprov DKI sejalan dengan kebutuhan para stakeholders utama.

Selain itu, Anies juga mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk mempromosikan wisata bahari yang ada di Kepulauan Seribu.

“Kita perlu mempromosikan bahwa ada wisata di Pulau Seribu,” kata dia pula.

Baca juga  PLN Papua padamkan listrik di titik-titik terbakar

Ia menyatakan, selain mempromosikan wisata di Kepulauan Seribu, masyarakat DKI Jakarta harus mengingat sejarah berdirinya Jakarta yang berawal dari pesisir.

Anies menyebutkan masyarakat harus mengingat sejarah berdirinya DKI Jakarta yang berasal dari lautan, agar masyarakat memiliki kecintaan terhadap laut serta pengembangannya.

Karena itu, dalam Festival Bahari, dia mengajak Jakarta Tourism Forum untuk turut mempromosikan lebih gencar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara yang merupakan daerah pesisir dari Provinsi DKI Jakarta.

Selain menutup acara Festival Bahari, Anies juga meresmikan JakGrosir merupakan fasilitas yang dibangun BUMD DKI Jakarta yaitu Perumda Perusahaan Jaya.

JakGrosir diresmikan di Pulau Tidung Kecil yang terletak di Kepulauan Seribu dan berfungsi sebagai pusat perkulakan untuk warga Kepulauan Seribu yang membutuhkan barang- barang sembako.

Keberadaan JakGrosir pun disambut hangat masyarakat Kepulauan Seribu yang antusias berbelanja kebutuhan sehari-hari menggunakan KJP (Kartu Jakarta Pintar).

Baca juga  Kapolda Sultra lepas 2 SSK Brimob BKO ke Papua Barat

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...