Terkini AgrariaKPU dan Pemkab TTU segera tanda tangani NPHD

KPU dan Pemkab TTU segera tanda tangani NPHD

Kupang ((Feed)) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, telah menyepakati anggaran untuk membiayai pelaksanaan Pilkada 2020 sebesar Rp29 miliar, kemudian akan mendatangani NPHD.

“Anggaran sudah disepakati dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada tanggal 28 September 2019,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU Paulinus Veka kepada (Feed), Sabtu.

Ia mengemukakan hal itu terkait dengan perkembangan pembahasan anggaran Pilkada 2020 antara KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Soal anggaran untuk Pilkada 2020 sudah kami sepakati bersama pemerintah dan DPRD. Saat ini sedang dalam proses persiapan penandatanganan NPHD yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28 September nanti,” katanya.

Penandatanganan NPHD, menurut dia, bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, mengingat batas waktu yang ditetapkan KPU RI untuk menandatangani NPHD pada tanggal 1 Oktober 2019.

Baca juga  Guru Besar Unsoed ingatkan pentingnya modernisasi pertanian

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan salah satu dari sembilan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menggelar pilkada serentak tahap dua pada tahun 2020.

Di NTT ada sembilan kabupaten yang akan menggelar pilkada pada tahun 2020, yakni Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai Barat, Manggarai, Sabu Raijua, dan Kabupaten Ngada.

Dari sembilan kabupaten ini, baru Kabupaten Sabu Raijua yang sudah menandatangani NPHD pada tanggal 16 September 2019, bahkan merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang menandatangani NPHD.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...