Terkini AgrariaKemenko PMK ingatkan risiko akibat pertumbuhan bisnis digital

Kemenko PMK ingatkan risiko akibat pertumbuhan bisnis digital

Bisnis digital merupakan tren di kalangan masyarakat namun terdapat risiko yang tidak disadari oleh masyarakat dan juga investor terutama terkait dengan penilaian perusahaan semacam ini

Yogyakarta ((Feed)) – Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai imbas atau risiko dariĀ  pertumbuhan bisnis digital yang banyak dilakoni para pelaku usahaĀ rintisan (startup) saat ini.

Agus saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Rapat Senat Terbuka dalam rangka Peringatan Puncak Dies Natalis ke-64 Fakultas EkonomikaĀ dan Bisnis (FEB) UGM di Auditorium Pusat Pembelajaran FEB UGM Yogyakarta, Kamis, mengatakan perusahaan rintisan diketahui berumur masih sangat muda tetapi punya valuasi bisnis bernilai jutaan hingga miliaran dolar AS.

“Bisnis digital merupakan tren di kalangan masyarakat namun terdapat risiko yang tidak disadari oleh masyarakat dan juga investor terutama terkait dengan penilaian perusahaan semacam ini,” kata Agus yang juga alumnus FEB UGM ini.

Konsep penilaian bisnis yang diajarkan di sekolah bisnis, menurut dia, tampaknya perlu dikaji lagi apakah masih sesuai dan dapat diterapkan untuk menilai perusahaan-perusahaan berbasis teknologi digital.

Baca juga  Bima Sakti ubah susunan 'starting eleven' kontra Mariana Utara

Selain itu, Agus juga menekankan perlunya kewaspadaan baik imbas maupun risiko yang akan dialami seiring bertumbuhnya aneka model bisnis digital khususnya dengan munculnya perusahaan layanan keuangan digital (fintech).

“Akses kemudahan permodalan atau pinjaman dari perusahaan fintech misalnya, tentu dapat mengancam keuntungan yang diperoleh dari layanan perbankan konvensional, baik sebagai layanan jasa perbankan maupun kredit. Masyarakat juga perlu diedukasi bahwa kemudahan pinjaman itu tidak dipergunakan untuk konsumsi tetapi untuk kebutuhan usaha misalnya,” kata Agus.

Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul “Bisnis Digital: Tren dan Perubahan Lanskap Keuangan” Agus mengungkapkan kerisauannya terhadap model penilaian perusahaan.

Selama ini penilaian perusahaan dapat diukur menggunakan discounted cash flow model, multiple model atau menggunakan option pricing model.

Ia menjelaskan discounted cash model pada dasarnya dilakukan dengan cara free cash flowĀ yang diukur nilainya sekarang menggunakan discount rate.

“Model ini mensyaratkan adanya free cash flow yang positif. Persoalan muncul karena begitu banyak bisnis digital yang bahkan belum membukukan laba, tetapi nilai perusahaannya sangat tinggi,” kata dia.

Baca juga  Presiden Jokowi Serahkan 7.000 Sertipikat Tanah untuk Masyarakat Bogor

Pendekatan kedua, lanjut dia, yakni menggunakan pembanding perusahaan sejenis. Hanya saja kesulitan yang sering muncul adalah bagi bisnis digital, start up maupun fintech sulit dicari perusahaan pembanding.

“Pendekatan lain yakni menggunakan option pricing model karena perusahaan pada prinsipnya dapat dipandang sebagai portfolio aset,” kata dia.

Terlepas dari model penilaian yang digunakan, Agus mengingatkan risiko dan potensi terjadinya bubble economy. Selain itu Agus mewanti-wanti agar tidak terjadi money illusion di mana perusahaan gagal menghasilkan arus kas bebas yang positif.

Meski potensi risiko bisnis digital, startup dan fintech sangat tinggi, Agus masih optimis bahwa bubble yang pernah terjadi di negara lain masih belum tentu terjadi di Indonesia. Namun demikian, kata dia, perlu diwaspadai karena sewaktu-waktu dapat saja terjadi.

Ā 

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...