Pekanbaru, Kominfo – Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau yang kini luasnya mencapai puluhan ribu hektar jangan sampai mengganggu aktivitas penerbangan, sehingga berimbas kepada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi.
“Ini yang tidak kita harapkan,” kata Presiden dalam pengantar saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Hotel Novotel, Pekanbaru, Riau, Senin (16/09/2019) malam.
Presiden meminta agar pembuatan hujan buat yang sudah diinstruksikannya pada Jumat (13/9) lalu kepada Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus dilakukan dengan jumlah yang lebih besar.
“Pasukan pun juga sudah kita tambahkan, saya perintahkan hari Jumat untuk ditambah ke sini,” tegasnya.
Namun, Presiden mengingatkan, pengalaman dari tahun ke tahun sebelumnya menunjukkan, betapapun langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah akan sulit diselesaikan.
Pencegahan Mutlak Dilakukan
Sebelumnya Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Hal ini karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran, apalagi di lahan gambut, menurut Presiden, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya sangat sulit menyelesaikan.
Presiden mempertanyakan, Gubernur yang memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, Pangdam juga punya perangkat dari Danrem, Dandim, ada Koramil, Babinsa semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat, dari Kapolres, Kapolsek sampai Babinkamtibmas semuanya ada.
Belum yang di BNPB, belum kita punya di Kehutanan. Tapi, perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik. “Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin yang namanya satu titik api pasti sudah ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api, dan itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini,” tegas Presiden seraya menambahkan, yang dihadapi saat ini bukan hutan tapi lahan gambut.
Menurut Presiden hutan gambut kalau sudah terbakar habis berapa juta liter pun masih sulit dipadamkan. “Jadi kuncinya ada di pencegahan, jangan sampai ada titik api satu pun muncul dan dibiarkan,” tegas Presiden.
Rapat Terbatas tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau ini dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Muhadjir Effendy, Panglima TNI Marsekal Hadi Thajanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita, Kepala BPPT Hamman Riza, Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead, Gubernur Riay Syamsuar, Bupati Bhengkalis, Bupati Indragiri Hilir, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Rokan Hulu, Bupati Rokan Hilir, Bupati Kampar, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Pelalawan, Bupati Siak, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Wakil Wali Kota Pekanbaru, dan Wali Kota Dumai.
Artikel ini dikutip dari Kementerian Kominfo