Terkini AgrariaPresiden minta perangkat daerah aktif berantas titik api

Presiden minta perangkat daerah aktif berantas titik api

kita lalai, sehingga, asapnya jadi membesar

Jakarta ((Feed)) – Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk mengaktifkan seluruh perangkat guna memberantas pemicu titik api.

“Kita memiliki semuanya tapi perangkat ini tidak diaktifkan secara baik, kalau infra ini diaktifkan secara baik, saya yakin yang namanya satu titik api sudah ketahuan sebelum sampai jadi ratusan titik api,” tegas Jokowi dalam rapat terbatas bertopik Penanganan Kebakaran Hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau pada Senin malam.

Presiden menyebutkan sejumlah perangkat yang seharusnya aktif mencegah kebakaran hutan yakni Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Kades, hingga aparat keamanan seperti Pangdam, Dandim, Koramil, Babinsa, serta Polda, Polres, Polsek, petugas BNPB dan Dinas Kehutanan.

Kepala Negara pun mengarahkan untuk membuat hujan buatan yang sebelumnya juga sudah dikerjakan untuk memadamkan titik api.

Baca juga  Presiden dan Ibu Iriana Hadiri Gala Dinner APEC 2018

Menurut Presiden, pemerintah daerah memiliki peran yang besar dalam menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan kabut asap.

“Kuncinya ada di pencegahan, satu titik api muncul dan dibiarkan, Riau status siaga darurat, luas lahan terbakar sudah mencapai puluhan ribu hektare. Jangan sampai ini mengganggu aktivitas penerbangan sehingga berimbas kepada aktivitas ekonomi di Riau,” kata Jokowi.
 

Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, di Pekanbaru, Riau pada Senin malam (16/9/2019). (Agus Suparto)

Presiden juga meminta aparat penegak hukum terus bertindak tegas kepada perusahaan maupun perorangan yang membakar lahan.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu berharap dengan upaya pencegahan maka karhutla tidak merembet ke lahan gambut maupun hutan di dekat kawasan pemukiman.

“Setiap tahun tidak perlu lagi rapat seperti ini. Otomatis menjelang musim kemarau itu harus sudah siap. Sebetulnya itu saja, tapi kita lalai, sehingga, asapnya jadi membesar,” demikian Presiden.

Baca juga  Penasihat ancam mundur bila capim KPK yang bermasalah terpilih

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau dalam rangka berkoordinasi mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

​​​​​​

 

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...