Terkini AgrariaKualitas udara Riau masih buruk

Kualitas udara Riau masih buruk

Jakarta ((Feed)) – Kualitas udara di Provinsi Riau masih dalam kategori buruk karena dampak asap serta polutan kebakaran hutan dan lahan dari sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas LHK Provinsi Riau pada pukul 07.00 – 15.00 WIB Sabtu, mencatat indeks standar pencemar udara (ISPU) tertinggi di wilayah Pekanbaru 269.

Selanjutnya angka ISPU diikuti Dumai 170, Rohan Hilir 141, Siak 125, Bengkalis 121, dan Kampar 113. Angka tersebut mengindikasikan kondisi kualitas udara tidak sehat atau penunjuk angka 101 – 199. Sehari sebelumnya yaitu Jumat (13/9), kualitas udara di wilayah Riau pada kondisi sangat tidak sehat hingga berbahaya.

Data juga menunjukkan kualitas udara di provinsi lain dalam kategori tidak sehat dan sehat seperti Jambi 123, Kepulauan Riau 89, Sumatera Selatan 51, Sumatera Barat 46, dan Aceh 14.

Baca juga  BNNP Kaltim ungkap peredaran sabu satu kilogram

Kualitas udara yang diukur dengan ISPU memiliki kategori baik jika nilainya berada di kisaran 0 – 50, sedang 51 – 100, tidak sehat 101 – 199, sangat tidak sehat 200 – 299, dan berbahaya jikalebih dari 300.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama kementerian-lembaga, TNI-Polri mengerahkan personel untuk penanganan di beberapa provinsi. Tujuh helikopter untuk pengeboman air dan patroli dikerahkan di wilayah Provinsi Riau.

 

Sejak 19 Februari 2019 hingga 31 Oktober lalu, lebih dari 124 juta liter air diguyurkan untuk pengeboman air dan lebih dari 159 garam untuk operasi hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca (TMC).

Luas lahan terbakar akibat karhutla di wilayah Riau menurut catatan BNPB yaitu seluas 49.266 hektar. Sejumlah luas lahan terbakar lahan gambut seluas 40.553 ha dan mineral 8.713 ha.

Baca juga  Rencana Tata Ruang Menjadi Pegangan dalam Pembangunan di Daerah

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...