Terkini AgrariaRestoran dan rumah makan baru jadi target pajak di Cianjur

Restoran dan rumah makan baru jadi target pajak di Cianjur

Penurunan pendapatan tersebut kemungkinan dapat ditutupi dari pajak restoran dan rumah makan baru di Cianjur

Cianjur ((Feed)) – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Cianjur, Jawa Barat, menilai belum tercapainya target pajak pada triwulan III 2019 karena beberapa faktor, salah satunya menurunnya pendapatan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kabid Penagihan Pajak Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Cianjur Hendra Wira Wiharja pada wartawan, Sabtu, mengatakan hingga triwulan III 2019 target pajak yang baru tercapai 60 persen dari target awal Rp 191 miliar.

Sedangkan dalam perubahan anggaran naik menjadi Rp 194 miliar. “Seharusnya bulan September pencapaian pajak sudah pada angka 70 persen, sedangkan sekarang baru 60 persen,” katanya.

Ia menjelaskan selama ini pajak dari  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan sumber pajak yang besar, namun tahun ini tidak ada lagi program serupa, sehingga tingkat pajak dari BPHTB menurun.

Baca juga  Presiden Jokowi bagikan 3000 sertifikat tanah di Sukoharjo

“Penurunan pendapatan tersebut kemungkinan dapat ditutupi dari pajak restoran dan rumah makan baru di Cianjur, karena di wilayah perkotaan terdapat beberapa restoran siap saji baru,” katanya.

Namun pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun karena untuk PBB sebagian besar wajib pajak melakukan pembayar pada triwulan IV, sehingga target tersebut akan tercapai.

“Seperti tahun sebelumnya, target tercapai menjelang akhir tahun. Bahkan pendapatan tahun sebelumnya melebihi target yang sudah ditetapkan,” kata Hendra Wira.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...