Terkini AgrariaLemkapi: Hormati calon pimpinan KPK terpilih

Lemkapi: Hormati calon pimpinan KPK terpilih

Jakarta ((Feed)) – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) meminta semua pihak untuk menghormati lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 karena telah melalui proses panjang.

“Dalam setiap seleksi, ada pro dan kontra serta ada perbedaan pandangan. Itu adalah hal biasa dan harus dihargai,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Dia mengharapkan perbedaan sikap atas hasil pemilihan pimpinan KPK terpilih justru bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja lembaga antikorupsi agar ke depan lebih baik.

“Mari Kita dukung dan kita kawal mereka yang terpilih. Berikan waktu kepada pimpinan KPK baru menunjukkan kinerjanya,” kata dosen mata kuliah tindak pidana korupsi di Universitas Bhayangkara, Jakarta itu.

Menurut pakar kepolisian ini, penetapan Firli Bahuri dan empat pimpinan KPK lain di berbagai tahapan mulai dari panitia seleksi (pansel) hingga pemilihan secara aklamasi di Komisi III DPR sudah berjalan baik.

Baca juga  Bangun Integritas dan Sistem Cara Dukcapil Berantas Calo dan Pungli

“Pansel dan DPR sudah bekerja dengan baik dan sangat maksimal. Tugas kita sekarang mengawal dan mengkritisi mereka yang terpilih jika kinerjanya nanti tidak baik,” kata mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu.

Komisi III pada Jumat dini hari memilih lima calon pimpinan KPK, yakni Ketua Firli Bahuri dan empat Wakil Ketua KPK yakni Nawawi Pamolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata.

DPR RI pada Senin (16/9) akan menggelar rapat paripurna untuk menyetujui lima orang itu menjadi pimpinan KPK.

Setelah itu, Presiden Joko Widodo akan melantik pimpinan KPK baru karena pimpinan lama akan berakhir pada 20 Desember 2019.

Aksi dukung revisi UU KPK berujung ricuh

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...