JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo meminta Koalisi Penduduk Indonesia merekomendasikan kebijakan kependudukan yang mendukung percepatan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Hal tersebut dikatakan saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Koalisi Kependudukan Indonesia di ICE BSD Tangerang, Kamis (12/9).
“Semoga musyawarah nasional Koalisi Kependudukan Indonesia bisa merumuskan dan mengidentifikasikan tantangan-tantangan kita ke depan, agar prediksi Indonesia akan menjadi negara ekonomi ke 4 dunia bisa tercapai,” ujarnya.
Menurut Eko, masyarakat Indonesia membutuhkan pendidikan vokasional untuk dapat bersaing di era industri 4.0. Terkait hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan pendidikan kepada pendamping desa dan kepala desa hingga ke luar negeri.
Ia juga bekerjasama dengan perguruan tinggi, untuk menyalurkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke desa-desa untuk membantu peningkatan SDM perdesaan.
“Dana desa juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan pertumbuhan ekonomi desa. Lima tahun terakhir, dana desa Rp257 Triliun telah membangun infrastruktur dengan jumlah di luar dugaan, serta memberikan impact (pengaruh) yang sangat besar. Ke depan, dana desa akan fokus pada pemberdayaan SDM dan pengembangan ekonomi desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Sonny Harry B Harmadi mengatakan, salah satu hal strategis pada pelaksanaan Munas tersebut adalah periode bonus demografi di Indonesia yang diproyeksi lebih pendek yakni akan selesai pada tahun 2038. Di sisin lain, tidak semua provinsi mendapatkan bonus demografi. Sehingga menurutnya, strategi bangunan setiap kabupaten/kota akan berbeda.
“(Hal strategis lain) karena pemerintah tahun 2020-2024 akan memprioritaskan SDM (Sumber Daya Manusia), tagline 74 tahun kemerdekaan adalah SDM Unggil. Salah satu yang akan kita coba adalah mendorong adanya instutusi khusus yang mengelola manajemen talenta,” ujarnya.
Sonny mengatakan, Koalisi Kependudukan Indonesia siap untuk mendukung pembangunan perdesaan. Tak hanya itu, lanjutnya, Koalisi Kependudukan Indonesia juga akan membantu pemerintah menyusun strategi transmigrasi yang menurutnya butuh pembaharuan.
“Di era industri 4.0 tentunya strategi transmigrasi juga harus berubah,” ujarnya.