Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan. Apresiasi tersebut disampaikan langsung Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2019 di Gedung Dhanapala Jakarta, Kamis (12/09/2019).
“Kami ingin menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian/Lembaga karena selama 15 tahun ini kita terus berupaya menciptakan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara secara jauh lebih baik,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang menggembirakan tersebut. Baginya, raihan prestasi tersebut didapat berkat kinerja jajarannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
“Terimakasih kepada seluruh jajaran Kemendagri dan BNPP yang bekerja secara sungguh-sungguh dan terus melakukan inovasi perbaikan yang meningkatkan kinerja positif organisasi Kemendagri,”kata Tjahjo usai menerima penghargaan.
Mendagri Tjahjo Kumolo juga berharap dengan perolehan prestasi ini bisa memacu kinerja aparatur di lingkungan Kemendagri untuk mempertahankan dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sama pada tahun mendatang.
“Penghargaan ini harus terus kita pertahankan bahwa kementerian dan lembaga yang baik harus secara profesional dan bertanggungjawab menjalankan tugas-tugasnya, khususnya masalah aset, dan masalah anggaran bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujarnya.
Atas capaian menggembirakan ini, Kemendagri dan BNPP di bawah kepemimpinan Tjahjo Kumolo terbukti telah sukses memperbaiki kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemendagri dan BNPP.
“Kinerja teman-teman di jajaran Kemendagri dan BNPP setidaknya selama beberapa tahun ini mampu menunjukkan kinerja yang sangat profesional khususnya dalam rangka menata anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Tjahjo.
Senada dengan hal itu, Sri Mulyani juga mengapresiasi Kementerian/Lembaga yang telah mempu melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dengan baik. Hal ini menunjukkan pula komitmen jajaran Kemendagri dan BNPP dalam pengelolaan keuangan dan menyajikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang mendapatkan opini WTP pada tahun 2018 yang lalu tetap diaudit dan dilaporkan adalah sebanyak 81 LKKL yang mendapatkan WTP. Ini adalah peningkatan yang signifikan dari sebelumnya, yaitu 79. Tentunya ini menunjukan suatu komitmen dari pengelolaan keuangan negara terutama dari pengguna keuangan negara untuk bisa melakukan pertanggungjawaban yang semakin baik,” kata Sri Mulyani.
Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya, auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Kementerian Dalam Negeri dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.