Terkini AgrariaTNI gandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gelar TMMD

TNI gandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gelar TMMD

Jakarta ((Feed)) – TNI menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menggelar TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-106 yang dilaksanakan di 50 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“TMMD adalah program terpadu lintas sektoral yang melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, Pemda dan segenap lapisan masyarakat, yang bertujuan untuk membantu percepatan pembangunan di daerah-daerah tertinggal,” kata Asisten Teritorial KSAD Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakomis) TMMD ke-106, di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, TNI mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pelaksanaan TMMD di seluruh Indonesia.

“Melalui program TMMD kita membangun dan membangkitkan kembali nilai-nilai kebersamaan serta gotong royong guna membantu percepatan program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan dengan melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik,” kata Bakti.

Baca juga  Tingkatkan Profesionalitas Asesor, Kementerian ATR/BPN Adakan Pelatihan ESaC dan ETaC

Program TMMD dilaksanakan secara terpadu antara TNI, kementerian/lembaga, lembaga pemerintah non-kementerian, Pemda dan lainnya.

Penentuan sasaran dengan menggunakan “Bottom Up Planning System” yang dilaksanakan secara komprehensif dan integral, karena melibatkan semua unsur yang terkait mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa.

TMMD ke-106 ini akan dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 2 Oktober hingga 31 Oktober 2019, dengan melibatkan 7.500 personel TNI, yang tersebar di 50 Kabupaten/Kota dan 50 Kodim di seluruh tanah air.

TMMD kali ini mengangkat tema “Melalui TMMD Kita Wujudkan Percepatan Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Sasaran-sasaran fisik yang dipilih, kata Bakti, berdasarkan skala prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dapat membantu meringankan kesulitan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan serta untuk menunjukkan kehadiran pemerintah di pelosokpelosok desa tanah air.

Baca juga  Mendagri Resmikan Pasar Pelayanan Publik Kecamatan Genteng, Banyuwangi

Pelaksanaan kegiatan non fisik berupa penyuluhan kesehatan, pertanian, bahaya Narkoba, hukum dan Kamtibmas, KB kesehatan, bela negara, dan wawasan kebangsaan.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Menteri Hubungan Antarlembaga Pusat dan Daerah KLHK Winarni Monoarfa, menambahkan, pelibatan TNI dalam program TMMD ini untuk membantu mengatasi lahan kritis.

“Pelibatan TNI dalam program TMMD akan mendorong, khususnya percepatan pengurangan lahan kritis di Indonesia,” katanya.

TNI juga akan membantu dalam merehabilitasi hutan dan lahan yang gundul akibat penebangan hutan scara liar serta pelestarian hutan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...