Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi kinerja Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya optimal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor).
“Kami mengapresiasi Korsupgah KPK yang sudah turun di semua provinsi sampai di kabupaten/kota. Saya kira Korsupgah KPK sudah optimal dalam menjelaskan secara detail untuk pencegahan korupsi,” kata Tjahjo kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (4/02/2019).
Meski demikian, ia tetap mengaku sedih masih ada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Ia pun meminta kepala daerah yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi untuk kooperatif hingga proses persidangan dan inkrah.
“Mau bilang apalagi, kami sedih, walaupun mereka (kepala daerah yang terkena OTT) adalah mitra kami, bagian daripada Kemendagri, tapi kan KPK untuk melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) sudah cukup dengan alat bukti yang ada. Saya minta untuk terbuka lah dalam proses pemeriksaan sampai ke persidangan,” ungkapnya.
Padahal, tak hanya adanya Korsupgah KPK, dalam hal ini Kemendagri selalu menekankan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, termasuk jual beli jabatan, suap, maupun gratifikasi.
“Area rawan korupsi, jual beli jabatan dan main proyek itu yang selalu Kemendagri tekankan, termasuk menekankan pada diri saya, pada jajaran eselon I dan eselon II di Kemendagri,” pungkasnya.