Terkini AgrariaPKB bertekad segera selesaikan pembahasan RUU PKS

PKB bertekad segera selesaikan pembahasan RUU PKS

Jakarta ((Feed)) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tertekad untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebelum masa tugas anggota DPR RI periode 2014-2019 berakhir pada 30 September 2019.

“PKB akan berusaha sekuat tenaga untuk mendorong penyelesaian pembahasan RUU PKS, yang waktunya sudah sangat singkat,” kata Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, ketika menerima belasan aktivis perempuan di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu.

Para aktivis perempuan tersebut, antara lain berasal dari organisasi Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan (JKP3), Forum Pengadaan Layanan, Pengacara Publik, serta Fatayat NU.

Pada pertemuan tersebut para aktivis perempuan memuji komitmen PKB dalam memperjuangkan penyelesaian pembahasan RUU PKS di DPR RI. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Muhaimin yang telah mempromosikan pentingnya RUU PKS di akun media sosialnya.

Baca juga  13 Kampung di Raja Ampat Nikmati Listrik EBT, PLN Buktikan Komitmennya Genjot Energi Bersih

Menurut para aktivis perempuan, apa yang disampaikan Muhaimin dalam akun twitternya, substansinya sangat mengena, dan banyak dibaca publik.

Mendengar pujian itu, Muhaimin juga mengucapkan terima kasih. “Praktik kekerasan seksual sangat meresahkan, sehingga harus diantisipasi dan perlu ada aturan hukumnya,” katanya.

Wakil Ketua MPR RI ini juga menegaskan, dirinya telah memerintahkan kepada anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB yang sedang membahas RUU PKS, untuk terus mengawal pembahasannya sampai selesai.

“Fraksi PKB DPR RI juga berusaha melobi fraksi lainnya untuk percepatan penyelesaian pembahasan RUU PKS, sehingga bisa disetujui menjadi undang-undang, pada periode ini,” katanya.

Muhaimin optimistis fraksi lainnya di DPR RI dapat memahami bahwa RUU PKS ini sangat penting untuk segera disetujui menjadi undang-undang, agar menjadi landasan hukum yang melindungi korban kekerasan seksual.

Baca juga  Kasus peredaran miras dan perjudian di Jawa Timur

Pada kesempatan itu, Muhaimin juga mendorong agar aktivis perempuan dapat melobi fraksi-fraksi lainnya di DPR RI untuk percepatan penyelesaian pembahasan RUU PKS.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...