Terkini AgrariaPresiden Jokowi: Indonesia perlu "payung" antisipasi resesi ekonomi

Presiden Jokowi: Indonesia perlu "payung" antisipasi resesi ekonomi

Nggak ada yang ke kita, tolong ini digarisbawahi. Ini berarti kita memiliki persoalan yang harus kita selesaikan

Jakarta ((Feed)) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi global yang telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadinya resesi itu semakin besar, perlu “payung” yang harus disiapkan.

“Kalau hujannya besar, kita nggak kehujanan. Kalau gerimis kita ya nggak kehujanan, syukur nggak ada hujan dan nggak ada gerimis, tapi angka-angka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global sudah mengalami perlambatan dan kemungkinan resesi akan semakin besar,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) membahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.

Kepala Negara mencontohkan depresiasi mata uang Yuan China dan Peso Philipina sudah terjadi akibat perlambatan ekonomi global.

“Tantangan itu harus kita antisipasi, kita hadapi, dan kita harapkan langkah-langkah antisipatif sudah benar-benar secara konkret,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga  Kebijakan Pemerataan Presiden Jokowi Bawa Pembangunan Sumsel ke Arah yang Benar

Presiden berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia terhindar dari resesi yang potensinya semakin besar ini.

Presiden Jokowi mengatakan jalan yang paling cepat menghadapi perlambatan ekonomi global adalah investasi. “Kuncinya hanya ada di situ nggak ada yang lain,” katanya.

Untuk itu Presiden Jokowi minta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

“Regulasi-regulasi yang membuat kita lamban itu betul-betul mulai diinventarisir dan nanti seminggu lagi kita akan bicara mengenai masalah bagaimana segera menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat itu,” katanya.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa informasi dari investor-investor yang ditemui dan catatan yang disampaikan oleh Bank dunia ada masalah internal dalam negeri yang menghambat investasi Indonesia.

Presiden mencontohkan pada dua bulan yang lalu ada 33 perusahaan di China keluar dan 23 memilih di Vietnam dan10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Baca juga  Menteri ATR/BPN bertemu dengan Putri Keraton Yogyakarta

Nggak ada yang ke kita, tolong ini digarisbawahi. Ini berarti kita memiliki persoalan yang harus kita selesaikan,” katanya.

Jokowi mengungkapkan kekalahan dari Vietnam karena negara tersebut hanya butuh dua bulan untuk mengurus investasi yang masuk dan ini berbeda dengan di Indonesia yang butuh waktu bertahun-tahun.

“Kalau mau pindah ke Vietnam itu hanya butuh waktu dua bulan rampung semuanya, kita bisa bertahun-tahun. Penyebabnya itu nggak ada yang lain,” jelasnya.

Untuk itu, Presiden meminta mengumpulkan regulasi-regulasi itu arahnya untuk mempersingkat waktu izin investasi masuk.

“Sekali lagi, masalah itu ada di internal kita sendiri, ada kunci kita keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global ada di situ. Dan itu bisa memayungi kita dari kemungkinan resesi yang global yang semakin besar, itu juga ada di situ,” kata Presiden Jokowi.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...