Terkini AgrariaPemprov dorong percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut

Pemprov dorong percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut

Pemerintah saat ini sedang bekerja keras menyelesaikan pembangunan jembatan penghubung yang menjadi dambaan masyarakat Pulau Laut

Banjarmasin ((Feed)) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut dan Pulau Kalimantan yang telah dimulai sejak pemerintahan sebelumnya.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor di Banjarmasin, Selasa mengatakan, pihaknya bakal mengambil langkah strategis dalam upaya kelanjutan percepatan pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut.

Langkah tersebut antara lain mengelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu pada Senin (2/9) 2019.

Pada rapat yang dihadiri Bupati Kotabaru H Sayed Jafar dan Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor serta instansi terkait tersebut, dibahas skema pembiayaan percepatan pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan dan Pulau Laut.

Menurut Gubernur, untuk membangun sebuah daerah perlu sinergi semua pihak sehingga target yang ingin dicapai dapat terwujud.

“Pemerintah saat ini sedang bekerja keras menyelesaikan pembangunan jembatan penghubung yang menjadi dambaan masyarakat Pulau Laut,” katanya.

Baca juga  Implementasi PP 17/2020, Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Sistem Manajemen ASN dengan Merit System

Terkait pembiayaan, kata Gubernur, Pemprov akan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemkab serta pihak ketiga.

“Saya rasa semuanya dapat diselesaikan kalau kita mau gotong-royong, berdasarkan kesepakatan dan peraturan berlaku,” katanya.

Menurut dia, hal tersebut sangat penting agar pembangunan jembatan berjalan lancar sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, komposisi “sharing” pembiayaan jembatan ini direncanakan terdiri dari APBN, dan APBD Provinsi Kalsel.

Kemudian, APBD Kabupaten Tanah Bumbu, APBD Kabupaten Kotabaru dan dana pihak ketiga baik itu dari CSR, investor maupun kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Diestimasikan dana dari APBN Rp1 triliun, APBD Provinsi Kalsel Rp500 miliar, APBD Kabupaten Tanah Bumbu Rp250 miliar, APBD Kabupaten Kotabaru Rp250 miliar dan pihak ketiga yakni dana CSR atau Investor maupun KPBU Rp1,6 triliun jadi totalnya Rp3,6 triliun,” ucapnya.

Baca juga  Agus Martowardojo: Lebih baik pulang nama, daripada gagal tugas

Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor mengatakan siap mendukung skema pembiyaan yang dirumuskan bersama-bersama tersebut.

“Kita siap mendukung, kita datang dengan kekuatan penuh,” ucapnya.

Pada rapat ini juga dilakukan penandatanganan berita acara antara Pemprov dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru tentang percepatan pembangunan Jembatan Penghubung antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut.

Kesepakatan tersebut berisi tentang komitmen penganggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan jembatan jembatan pulau kalimantan pulau laut.

Pada rapat yang juga dihadiri Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie, Plh Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Hanif Faisol Nurofiq, Kadis PUPR Kalsel Roy Rizali Anwar tersebut juga disepakati, anggaran mulai dilaksanakan pada 2020 secara bertahap selama 5 tahun anggaran dengan mekanisme yang sudah diatur secara bersama.

 

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...