Terkini AgrariaPemerintah serap dana Rp7 triliun dari lelang sukuk

Pemerintah serap dana Rp7 triliun dari lelang sukuk

Hasil lelang sukuk ini memenuhi target indikatif yang ditentukan sebelumnya

Jakarta ((Feed)) – Pemerintah serap dana Rp7 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp21,81 triliun.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan hasil lelang sukuk ini memenuhi target indikatif yang ditentukan sebelumnya.

Jumlah yang dimenangkan untuk seri SPNS04032020 mencapai Rp1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,04625 persen dan imbalan secara diskonto.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 4 Maret 2020 sebesar Rp9,8 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,03125 persen dan tertinggi 6,5 persen.

Jumlah dimenangkan untuk seri PBS014 sebesar Rp2,6 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,6251 persen dan tingkat imbalan 6,5 persen.

Baca juga  Pemerintah jamin pembangunan tol Semarang-Demak

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2021 ini mencapai Rp5,73 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,53125 persen dan tertinggi 6,875 persen.

Untuk seri PBS019, jumlah dimenangkan mencapai Rp3,05 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,99953 persen dan tingkat imbalan 8,25 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 September 2023 ini mencapai Rp3,99 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 6,875 persen dan tertinggi 7,125 persen.

Untuk seri PBS022, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,11828 persen dan tingkat imbalan 8,625 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 April 2034 ini mencapai Rp0,54 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 8,03125 persen dan tertinggi 8,40625 persen.

Baca juga  Bahau Camp: Festival Wisata Alam, Budaya Dan Petualangan Tanakame

Untuk seri PBS015, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,05 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,26339 persen dan tingkat imbalan 8,0 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Juli 2047 ini mencapai Rp0,81 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 8,25 persen dan tertinggi 8,6875 persen.

Pemerintah tidak memenangkan lelang seri PBS021 meski penawaran masuk untuk seri ini mencapai Rp0,84 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,5 persen dan tertinggi 7,65625 persen.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...