Terkini AgrariaMenteri PUPR tinjau proyek jalan pintas Singaraja-Mengwitani

Menteri PUPR tinjau proyek jalan pintas Singaraja-Mengwitani

Pembangunan jalan pintas Singaraja-Mengwitani ini secara keseluruhan sampai dengan titik 10 dianggarkan dana sebesar Rp550 miliar, namun setelah evaluasi didapatkan angka Rp337 miliar

Singaraja ((Feed)) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono meninjau proyek “short-cut” atau jalan pintas batas kota Singaraja-Mengwitani pada titik 5 dan 6 di wilayah Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, Minggu.

“Pembangunan jalan pintas Singaraja-Mengwitani ini secara keseluruhan sampai dengan titik 10 dianggarkan dana sebesar Rp550 miliar, namun setelah evaluasi didapatkan angka Rp337 miliar,” kata Basuki.

Ia mengatakan jumlah itu didapatkan setelah melakukan “value engineering”. Kalau ada satu konsultan mendesain dan menghitung, tidak langsung diterima, melainkan ada konsultan yang lain melakukan pengecekan ulang.

“Bisa dilihat perbedaan dari metodologi kerja. Misalnya, cut and fill tidak dihitung, tapi setelah pengecekan dihitung. Nah itu menjadi efisiensi,” katanya.

Baca juga  Di Kota Payakumbuh Tak Ditemukan Ajaran Menyimpang Bab Kesucian

Menteri menyebut belum tahu gambaran tentang pembanguan jalan pintas di titik 11 dan 12 karena titik 11 dan 12 baru saja diusulkan oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana.

“Kemungkinan nantinya akan dipertimbangkan dan didesain. Kita akan lihat perkembangan selanjutnya,” katanya.

Sementara itu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat mendampingi Menteri PUPR dalam kunjungan kerja itu, menyampaikan usulannnya langsung di hadapan Basuki Hadimoeljono untuk menambah titik jalan pintas sampai titik 11 dan 12.

“Ini untuk melanjutkan proyek shortcut yang sudah diprogramkan sampai titik 9 dan 10. Untuk shortcut titik 11 dan 12 sampai dengan Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada,” katanya.

Bupati pun merasa kemungkinannya sangat besar untuk pembangunan dua titik tersebut. “Saya rasa dengan efisiensi pembangunan shortcut 1 – 10, maka titik 11 dan 12 sangat berpeluang bisa dibangun atau dilanjutkan,” katanya.

Baca juga  Menteri BUMN sebut PLTS bantu sejahterakan masyarakat NTT

Menurut dia, pembangunan aksesibilitas sangat perlu dipertimbangkan. Buleleng memerlukan aksesibiltas untuk lebih maju. Daerah Bali Utara sendiri memiliki spot-spot pariwisata yang sangat luar biasa.

Menurut dia, jika berbicara konsep penyeimbangan Bali Utara dan Bali Selatan, aksesibilitas ini bisa menjadi solusi yang dominan untuk menghilangkan kesenjangan yang ada utamanya ekonomi.

“Kita memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata. Saya rasa dengan adanya aksesibilitas yang memadai, kesenjangan ekonomi antara Bali Utara dan Bali Selatan bisa sedikit teratasi,” ujar Bupati.

 

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...