Terkini AgrariaPendapatan retribusi wisata di Gunung Kidul capai Rp14,78 miliar

Pendapatan retribusi wisata di Gunung Kidul capai Rp14,78 miliar

Gunung Kidul ((Feed)) – Realisasi pendapatan retribusi objek wisata di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga akhir Agustus baru mencapai 53 persen atau Rp14,78 miliar dari target Rp27,9 miliar.

“Kami tetap optimis target pendapatan retribusi pariwisata sebesar Rp27,9 miliar akan terealisasi. Kami masih punya waktu empat bulan lagi,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) kabupaten Gunung Kidul Asti Wijayanti di Gunung Kidul, Minggu.

Ia mengakui target Rp27,9 miliar cukup berat, karena sudah tidak ada libur besar lagi. Dinas hanya mengandalkan libur sekolah pada Desember nanti, sekaligus libur Natal dan Tahun Baru 2020.

Untuk memenuhi target memang masih diperlukan upaya ekstra. Dispar mengharapkan pelaku wisata membuat berbagai inovasi yang dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Gunung Kidul.

“Saat ini, ada Pantai Ngrawe-Ngrawe baru karena bisa menjadi daya tarik yang luar biasa. Sekarang Pantai Kukup sudah mulai dipadati pengunjung juga,” katanya.

Baca juga  Aksi Kunto Aji di konser Keroncong Plesiran di Yogyakarta

Asti mengatakan tujuan utama objek wisata di Gunung Kidul adalah pantai. Sehingga 90 persen retribusi pariwisata sangat mengandalkan kunjungan wisata pantai.

“Kalau pengunjung di pantai masih mendominasi, kurang lebih 90 persen pengunjung itu kepantai. Sedangkan wilayah utara Gunung Kidul sebenarnya juga memiliki potensi yang sangat baik,” katanya.

Ia mengatakan di wilayah utara sudah banyak bermunculan objek wisata, seperti Gunung Gambar, Ngelanggeran, Embung Sriten, Green Village yang berada di Gedangsari. Namun, keberadaan objek wisata di wilayah utara belum mampu mengalihkan kunjungan wisata pantai.

“Memang perlu promosi yang besar untuk memperkanalkan wisata bagian utara ini. Green Village sudah mulai banyak dikunjungi juga disana ada flying fox sepanjuang 625 meter yang merupakan terpanjang di Asia Tenggara,” katanya.

Sementara itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gumung Kidul Eko Rustanto mengatakan rendahnya pendapatan retribusi pariwisata harus disikapi secara serius oleh pihak pemkab.

Baca juga  Gulung Arema 6-2, pelatih PSM puji penampilan Taufik-Ezra Walian

“Potensi pendatan retribusi objek wisata sangat besar namun membutuhkan manajeman yang baik untuk pengelolaannya,” katanya.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...