Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Papua dan Papua BaratTetap Berjalan. Hal itu ditegaskannya usai menghadiri Rapat RUU Pertanahan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/08/2019).
“Jalan terus, tidak ada masalah, pelayanan masyarakat semua jalan terus,” kata Tjahjo.
Meski demikian Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah tetap melakukan monitoring pergerakan isu mengenai Papua dan Papua Barat. Ia pun menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan catatan tidak anarkis dan bersifat provokatif.
“Oh iya jelas, gubernur, bupati/walikota, juga Tim dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri terus memonitor Pemda setempat, yang penting jalan terus (sistem Pemerintahan dan pelayanan publik). Soal aspirasi, asal tidak anarkis, asal tidak terus mengibarkan bendera dan sebagainya, sah-sah saja, di Kemendagri juga ada yang menyampaikan aspirasi kita dengar, asal tidak menyimpang dari pokok persoalan,” ujarnya.