Terkini AgrariaDPR: tegaskan sifat gerakan di Papua

DPR: tegaskan sifat gerakan di Papua

Jakarta ((Feed)) – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi I DPR melakukan kajian dengan pihak terkait untuk menentukan sifat gerakan yang terjadi di Papua apakah termasuk separatisme atau gerakan orang bersenjata.

Menurut dia, kalau termasuk gerakan separatisme maka bisa diselesaikan oleh Komando Operasi Khusus atau Koopssus TNI:

“Pimpinan DPR RI menyerahkan sepenuhnya pada kewenangan yang ada di DPR yaitu Komisi I DPR untuk meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait dan kemudian merumuskan dalam bentuk langkah-langkah yang lebih konkrit,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, Pimpinan DPR mendorong Komisi I DPR RI melakukan kajian apakah berbagai peristiwa dan gerakan di Papua bisa dikategorikan sebagai gerakan separatis atau gerakan orang bersenjata.

Bamsoet mengatakan Indonesia memiliki Komando Operasi Khusus atau Koopssus TNI dan bisa dikerahkan dalam menghadapi situasi yang terjadi di Papua apabila gerakan yang terjadi di Papua dalam beberapa waktu terakhir telah menjurus pada separatisme.

Baca juga  675 CPNS Dan PPPK Lima Puluh Kota Terima SK

“Kita punya komando pasukan khusus untuk itu, yang baru saja diresmikan kemarin dan bisa kita segera operasikan,” ujarnya.

Dia mengatakan dirinya sebagai pimpinan DPR bersama pimpinan lain telah menerima beberapa tokoh Papua dan menyampaikan beberapa solusinya.

Bamsoet belum bisa menilai apakah kasus yang terjadi di Papua sebagai bentuk kecolongan pihak intelijen, karena itu menyerahkan kepada pembahasan di Komisi I DPR RI.

“Nanti Komisi I DPR yang akan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan keamanan dan pengamanan,” katanya.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...