Terkini AgrariaKKP-MSC sinergi perluas pemasaran hasil perikanan Indonesia

KKP-MSC sinergi perluas pemasaran hasil perikanan Indonesia

Jakarta ((Feed)) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) bersinergi dalam pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk dalam memperluas pemasaran hasil perikanan RI.

Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu mengatakan, keterlibatan MSC dalam pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia bertujuan untuk mendukung percepatan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan pemasaran hasil perikanan Indonesia.

Sedangkan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) juga telah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo dan Regional Director Asia Pacific MSC, Patrick Caleo di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (27/8).

Hal ini sesuai dengan ruang lingkup MSP yaitu dukungan peningkatan kesehatan stok ikan, kelestarian ekosistem, pengelolaan efektif perikanan tangkap, dan dukungan peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil perikanan.

Menurut dia, MSC adalah lembaga non-profit internasional yang berfokus pada perikanan berkelanjutan dan perlindungan suplai makanan laut untuk masa depan.

Selain itu, MSC juga peduli terhadap kesehatan laut dunia dengan menghargai dan mengakui praktik perikanan berkelanjutan. Dalam kerja sama ini, MSC telah mendapatkan izin prinsip dari Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA) yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Baca juga  Prestasi BJ Habibie di balik kelahiran Telkomsel

Nilanto mengutarakan, terdapat 3 pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Indonesia telah melakukan pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing secara masif dalam 5 tahun terakhir, yang merupakan sorotan global bersama.

Di samping itu, Indonesia juga serius menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan, termasuk penggunaan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan dan ketertelusuran produk perikanan.

Untuk itu, selayaknya Indonesia berhak mendapatkan respon positif dari pasar, terutama terkait penurunan impor tarif yang saat ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Papua Nugini, Timor Leste, Filipina, dan Vietnam.

“Kami meminta Mr. Patrick Caleo dapat turut meyakinkan seluruh mitra di global market untuk menghargai dan mengakui produk perikanan Indonesia yang bebas dari IUU Fishing sebagai premium product. Dalam kaitan ini, diharapkan expertice dari MSC dapat mendorong produk perikanan dari Indonesia diterima di pasar dunia,” ucap Nilanto.

Baca juga  Tiba di Papua, Presiden disambut Tarian Selamat Datang

Sementara itu, Regional Director Asia Pacific MSC, Patrick Caleo menjelaskan, standar MSC dapat berlaku untuk semua produk perikanan yang ingin mendapat pengakuan berkelanjutan.

“Agar tersertifikasi berkelanjutan, perikanan harus memenuhi ketiga prinsip standar MSC. Pertama, perikanan harus memastikan ikan ada cukup di laut sehingga stok ikan dapat bereproduksi dan penangkapan ikan dapat terus berlangsung. Kedua, penangkapan ikan harus diatur sehingga kehidupan alami di laut, hewan, tumbuhan, serta habitatnya dapat terus berkembang guna mendukung kehidupan,” jelas Patrick Caleo.

Sedangkan prinsip ketiga adalah perikanan harus memiliki manajemen yang baik di lokasi yang penting untuk menjaga sumber daya laut dan melindungi mata pencaharian masyarakat untuk masa yang akan datang.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...