Terkini AgrariaTekan impor BBM, pemerintah maksimalkan energi baru terbarukan

Tekan impor BBM, pemerintah maksimalkan energi baru terbarukan

Ada empat cara menekan laju impor BBM, yaitu kendaraan listrik, menggunakan transportasi umum, pengenaan pajak yang tinggi untuk kendaraan CC besar, menggunakan renewable energy

Jakarta ((Feed)) – Pemerintah mengungkapkan beberapa strategi menekan laju impor bahan bakar minyak (BBM) dan memperbaiki neraca perdagangan, salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

“Ada empat cara menekan laju impor BBM, yaitu kendaraan listrik, menggunakan transportasi umum, pengenaan pajak yang tinggi untuk kendaraan CC besar, menggunakan renewable energy,” ungkap Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam informasi tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Langkah-langkah tersebut diyakini Jonan akan mampu menghemat devisa negara, utamanya saat nilai tukar rupiah terhadap dolar ikut bergejolak.

Khusus pemanfaatan EBT, Jonan menjelaskan saat ini pemerintah sudah menerapkan kebijakan penggunaan campuran biodiesel ke dalam BBM jenis solar sebesar 20 persen atau yang dikenal dengan sebutan B-20.

Baca juga  Usai Ikuti Sidang Tahunan DPR-MPR RI, Menteri AHY Bertolak ke Kaltim untuk Ikuti Rangkaian Acara HUT ke-79 RI di IKN

“Sejak 2018 sudah diterapkan B-20 tapi hanya untuk yang subsidi, tapi akhirnya diterapkan semua. Sekarang diterapkan lagi secara penuh, sebesar 20 persen dari total minyak solar yang dipakai baik subsidi maupun tidak dengan kadar CN yang di bawah 50,” ungkap Jonan.

Jonan menegaskan strategi ini dinilai cukup efektif dalam mengurangi jumlah impor BBM mengingat masih tingginya jumlah konsumsi solar di Indonesia.

“Ini ampuh karena konsumsi solar kita di bawah CN 50 itu kurang lebih 30 juta kilo liter (kl) atau 30 miliar liter setahun. Kalau dicampur 20 persen berarti kita menghemat sekitar 6 juta kl per tahun,” urainya.

Melihat keberhasilan ini, pemerintah akan meningkatkan penggunaan biodiesel menjadi B30 pada tahun 2020 yang diperkirakan akan menghemat sekitar 1,5 – 1,7 miliar dolar AS per tahun dengan menyesuaikan harga minyak. “Tahun depan, Presiden sudah minta. Kita (Kementerian ESDM) sudah siapkan B30,” jelas Jonan.

Baca juga  Ketua Umum Perwosi Tri Tito Karnavian Buka Launching Senam Kreasi di Sulut

Menurut Jonan, penerapan kebijakan ini seyogyanya juga diikuti penyesuaian yang dilakukan di industri otomotif. “Industri otomotif harus adjust untuk filter mesin atau lainnya,” ungkapnya.

Tingginya harga biodiesel, kata Jonan, masih menjadi tantangan. Namun, ia meyakini transisi peralihan ini akan berjalan seiring penyesuaian harga biodiesel.

“Tantangannya adalah harga. kalau kelapa sawit diubah 100 persen ke biodiesel harganya sekitar 1 dolar AS (Rp14.000) atau 1 Euro (Rp16.000) per liter,” urainya.

Di penghujung diskusi, Pemerintah menegaskan komitmen ketersedian energi dengan harga terjangku bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. “Dua hal ini akan tercapai jika kita cepat mengentaskan kemiskinan,” kata Jonan.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...