Terkini AgrariaKemenpar gandeng SMF biayai pondok wisata di Mandalika

Kemenpar gandeng SMF biayai pondok wisata di Mandalika

Jakarta ((Feed)) – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggandeng lembaga keuangan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk mendorong  pembiayaan dan kredit kemitraan pondok wisata di kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Ketua Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata Kemenpar, Anneke Prasyanti, mengatakan Mandalika menjadi destinasi lanjutan setelah sebelumnya program kemitraan sudah mulai dimanfaatkan di Desa Samiran, Boyolali, Jawa Tengah, dan Desa Nglanggeran, Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta.

“Pada awalnya kami menjajaki regulasi di Kementerian Keuangan sampai pada tahap evaluasi. Lalu kami berkoordinasi dengan PT SMF untuk melakukan pendampingan kepada lembaga penyalur yang mendorong pada proses MoU, hingga kini pembiayaan telah dimanfaatkan di dua destinasi yaitu Desa Wisata Samiran, Boyolali, Jawa Tengah dan Desa Wisata Nglanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta”, ujar Anneke dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pihaknya memberikan sosialisasi mengenai konsep dan regulasi yang melingkupi Pondok Wisata di Desa Wisata. Ia sekaligus menjelaskan tentang awal mula kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Baca juga  Jateng usul Rakernas PKK 2020 fokus empat isu strategis

Adapun pemberian kredit kemitraan yang dimaksud adalah pinjaman dengan bunga rendah bagi pengembangan atau pembangunan pondok wisata.

Leo Khadafi, Kadiv Management Kredit PT SMF, menjelaskan syarat desa peminjam antara lain sudah terbentuk Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang telah berkarya aktif yang nantinya akan mengkoordinir pemberian bantuan bersama BUMDes.

“Rekam jejak Pokdarwis sangat penting dan selama BUMDes meyakini bahwa masyarakat punya kemampuan untuk mengembalikan maka hal ini bisa dilaksanakan. Semangatnya untuk membantu desa wisata yang tidak terkait dengan bank karena bantuan ini tidak mengkonsiderasi bentuk dan material bangunan,” ujar Leo.

Masyarakat menyambut baik sosialisasi pengembangan homestay dan adanya bantuan kredit kemitraan ini.

“Banyak ilmu dan pengalaman yang belum kami dapat sebelumnya dari bimbingan ini. Terkait anggaran, kami dari Desa Prabu tidak hanya akan menggunakannya untuk renovasi namun juga membangun pondok wisata. Tentunya kearifan lokal akan tetap kami pertahankam sebagai ciri khas kami di Lombok khususnya Prabu. Semoga ke depan pondok wisata semakin maju, tidak hanya di Lombok tapi di nusantara,” ujar Zamron, Sekretaris Pokdarwis Desa Prabu.

Baca juga  Polda Sumsel siapkan penghalau massa di perbatasan Palembang

Selaras dengan Zamron, Anom selaku BUMDes Desa Mertak sepakat untuk membuat Hometay yang berkearifan lokal. “Kami sebagai pemuda sepakat akan hal itu (kearifan lokal). Janganlah kita ikut-ikut gaya Barat karena kita punya gaya sendiri”, ujar Anom.

Saat ini Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata koordinasi dengan Akademisi, BUMN/Swasta, Pemerintah, dan Media sebagai Pentahelix Pariwisata untuk mengembangkan Homestay Desa Wisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas.

Homestay Desa Wisata adalah hunian yang dimiliki dan dikelola oleh warga lokal, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akomodasi pariwisata dalam bentuk penginapan dan meningkatkan ekonomi warga setempat.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...