Terkini AgrariaPendapatan Rata-rata Masyarakat Desa Meningkat

Pendapatan Rata-rata Masyarakat Desa Meningkat

BALI – Angka pengangguran di desa mengalami penurunan sebesar 1,21 persen yakni dari 4,93 persen pada tahun 2015 menjadi 3,72 persen di tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Rabu (21/8).

“Angka pengangguran di desa pada tahun 2018 sebesar 3,72 persen. Angka ini lebih kecil dari angka pengangguran di kota yang mencapai 6,34 persen. Angka pengangguran di kota juga menurun, tapi masih lebih besar dari angka pengangguran di desa,” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2019 di Hotel Nusa Dua, Bali.

Tak hanya itu, menurut Eko, pendapatan per kapita masyarakat desa juga mengalami peningkatan dari Rp550 ribu pada tahun 2014 menjadi Rp804.011 di tahun 2018. Rata-rata peningkatan warga desa meningkat 6,13 persen per tahun dalam kurun waktu empat tahun tersebut.

Baca juga  Bahas Optimalisasi Dana Desa, Mendagri Terima Audiensi Mendes PDTT

“Dana desa membantu menaikkan income (pendapatan) per kapita di perdesaan,” ujarnya.

Menurutnya, penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat perdesaan tersebut tidak lepas dari kerja keras pemerintah kabupaten dan komitmennya dalam mengawasi dana desa. Ia berharap, Rapat Koordinasi Nasional APKASI tersebut dapat membuahkan pemikiran yang dapat membnatu mempercepat pertumbuhan kabupaten dan desa.

“Semoga bisa melahirkan pemikiran yang membuat legacy untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua APKASI, Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah kabupaten bersama APKASI berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga tengah serius mendorong penjualan UMKM melalui startup.

“Tema Rapat Kerja Nasional ini adalah Menuju Kabupaten Cerdas Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik. Tema ini diangkat sebagai wujud komitmeb sekuruh pemerintah kabupaten dalam melayani masyarakat, sesuai arahan presiden,” ujarnya.

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...