Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2019 yang digelar di The Westin Resort Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa, 20 Agustus 2019. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memaparkan hal yang akan menjadi fokus pemerintahannya ke depan, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Satu, kita sudah membangun infrastruktur dalam lima tahun belakang ini. Tapi tetap akan terus kita lanjutkan lima tahun ke depan. Infrastruktur tetap dilanjutkan. Kemudian, yang kedua, ini yang mungkin tantangannya lebih besar karena kita ingin membangun sumber daya manusia,” kata Presiden.
Pembangunan SDM tersebut, menurut Presiden, akan dimulai dari tahapan awal sejak bayi di dalam kandungan, dengan memperhatikan gizi dan nutrisinya. Dengan demikian, diharapkan angka bayi yang mengalami stunting atau kekerdilan bisa terus ditekan.
“Karena 2015 yang lalu angka stunting kita masih pada angka 38 (persen), tinggi sekali. Meskipun lima tahun ini sudah turun menjadi 30 (persen), tapi juga masih angka yang tinggi. Jangan bermimpi kita bisa bersaing dengan negara-negara lain, kalau angka stunting ini tidak bisa perkecil, akan sangat sulit,” jelasnya.
Tahapan berikutnya saat anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Menurut Presiden, hal terpenting pada tahapan ini adalah membangun karakter, memberikan nilai-nilai budi pekerti, etika, agama, sopan santun, dan toleransi.
“Baru kemudian tambahannya adalah matematika dan lain-lainnya,” lanjutnya.
Pada jenjang pendidikan menengah, menurut Presiden Jokowi, anak-anak harus mulai dikenalkan pada sikap-sikap membangun kerja sama. Selain itu, anak-anak juga harus dibekali agar memiliki daya kritis dan daya argumentasi yang baik.
“Pada tingkatan menengah berikutnya kita harus memberikan pilihan pada anak apakah ingin masuk ke kejuruan atau ingin masuk ke bidang-bidang keilmuan. Karena ke depan, emerging skills, emerging job itu akan berubah semuanya,” ungkapnya.
Kepala Negara mengidentifikasi, skill dan kemampuan yang dibutuhkan di masa kini dan masa yang akan datang sudah berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Jenis-jenis pekerjaan baru juga menurutnya akan banyak bermunculan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Contoh, kemungkinan yang namanya sopir itu bisa hilang nanti. Pekerjaan pengemudi itu bisa hilang karena akan muncul autonomous vehicle. Mobil ke mana-mana sendiri, enggak ada yang nyetir. Bus mau ke mana juga sendiri, enggak ada yang nyetir, semua sudah diprogram semuanya. Dan ini sudah ada, bukan akan. Hati-hati mengenai hal-hal seperti ini,” paparnya.
Jika sumber daya manusia Indonesia tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut, Presiden mengingatkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan ditinggalkan oleh negara-negara lain. Dalam berbagai forum internasional yang ia hadiri seperti G20, APEC, atau ASEAN Summit, Presiden mengatakan, topik tersebut selalu menjadi perbincangan. Semua negara bingung karena teknologinya muncul, regulasinya belum ada.
“Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa ini akan membawa perubahan di bidang ekonomi, perubahan di bidang politik, sosial, budaya, semuanya akan berubah. Hati-hati mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi sekarang ini. Bisa bermanfaat dan bisa juga merusak kalau kita tidak betul-betul menyiapkan dan merencanakan dengan baik,” ucapnya.
Sementara itu, pada tahapan perguruan tinggi, sumber daya manusia Indonesia sudah harus disiapkan agar bisa bersaing dalam menghadapi kompetisi, baik di tingkat regional maupun global. Untuk itu, Kepala Negara ingin agar perguruan tinggi mau berubah, berbenah, dan beradaptasi.
“Kalau tidak seperti itu, perguruan tinggi tidak bisa berkompetisi, kembali lagi ditinggal kita. Inilah perubahan-perubahan yang memang harus segera kita lakukan, kita kerjakan. Universitas juga harus mau berubah, berbenah birokrasinya, terhadap disrupsi teknologi yang sekarang ini memang betul-betul banyak membuat bingung semua negara, bukan hanya kita saja,” tandasnya.
Pada Muktamar PKB tahun 2019 ini tampak hadir juga Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siradj, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, serta sejumlah ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik.