JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau semua pihak di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menahan diri dan tidak mengumbar pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warga. Mendagri menegaskan, pihaknya melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sudah berkoordinasi dengan Forkompinda dan Kesbangpol setempat dalam memonitor situasi sekaligus menjamin pelayananan pemerintahan tempat berjalan semestinya.
Hal itu ditegaskan Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan, di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (19/08/2019), terkait kondisi Kamtibmas di Manokwari dan Jayapura.
“Intinya satu kami meminta kepada para pejabat baik Gubernur, Bupati, Wali kota dan perangkat pemerintahan untuk menahan diri, tidak terlalu mengumbar berbagai penyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya. Kepala daerah atau tokoh masyarakat, dan pejabat itu adalah panutan masyarakat,” kata Mendagri.
Tjahjo Kumolo menegaskan, pihaknya mendukung upaya Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat serta Gubernur Jawa Timur untuk membentuk tim mengatasi masalah ini dan segera memanggil mereka ke Jakarta untuk berkoordinasi. “Akan kita panggil ke Jakarta, Gubernur Papua untuk kembali ke tempat dulu untuk menenangkan masyarakat di sana,” ujarnya.
Mendagri mengapresiasi kepada aparat keamanan, yakni Polri yang di-back up TNI yang telah pro-aktif meredam situasi.
“Kami terus membentuk tim di Ditjen Polpum memonitor, kami minta kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat yang ada di Papua, maupun Papua Barat untuk menahan diri ini intinya,” katanya.
Ditanya kapan waktu untuk mengundang kepala daerah, Mendagri mengatakan, seharusnya Selasa pagi namun karena situasi ditunda dulu, “Sebenarnya, besok pagi tapi karena gubernur harus hadir di daerahnya masing-masing karena tanggung jawab wilayahnya masing-masing, akan kami tunda dulu, menunggu kesiapan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat,serta Gubernur Jatim juga, “ tambah Mendagri.
Mendagri juga meminta agar Pemda Papua dan Papua Barat tetap melayani masyarakat dan mengingatkan ASN tidak boleh ikut berunjuk rasa.
“Kami sudah kontak dengan Pemda di Papua dan Papua Barat, melayani masyarakat tidak boleh berhenti, jadi seluruh aparatur provinsi dan kabupaten/kota jalan sampai di tingkat distrik, tidak ada masalah, tapi karena kejadiannya hanya di kotanya saja, tidak menganggu aktivitas masyarakat yang ada, terus monitor denga video conference kami di Ditjen Polpum,” ujarnya.