Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar situasi Kamtibmas dan pelayanan masyarakat di Manokwari, Papua Barat tak terganggu.
Ia juga meminta agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan dan meminta ASN setempat tidak ikut dalam aksi demonstrasi dan menambah keruh suasana, bagi jajaran aparat keamanan untuk tetap jaga Kamtibmas bekerja sama dengan jajaran Pemda Provinsi Papua Barat. Hal itu dikatakannya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (19/08/2019).
“Kami sudah kontak dengan Pemda Papua, melayani masyarakat tidak boleh berhenti, jadi seluruh aparatur provinsi, kabupaten dan kota berjalan normal sampai di tingkat distrik tidak ada masalah, karena aksinya hanya di kotanya saja. Tata kelola Pemerintahan tetap jalan, kami memonitor langsung sekarang ini Kesbangpol setempat jangan sampai ada yang tidak melayani masyarakat, ASN juga tidak boleh ikut demonstasi dan jangan ikut memperkeruh suasana,” kata Tjahjo.
Tjahjo juga memastikan, pihaknya tetap melakukan monitoring untuk memantau kondisi terkini untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif.
“Adanya pernyataan sejak di Jawa Timur, Kemendagri membentuk tim monitoring melalui Ditjen Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum), kemudian memonitor dengan Kesbangpol, dan Forkopimda,” ujarnya.
Ia juga meminta, semua pihak untuk menahan diri dan tidak membuat pernyataan yang hanya akan memperkeruh suasana dan memprovokasi massa.
“Intinya satu, kami meminta kepada para pejabat baik gubernur, bupati/walikota atau perangkat lainnya serta para tokoh masyarakat untuk menahan diri tidak terlalu mengumbar berbagai penyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya. Kepala daerah atau tokoh masyarakat dan pejabat itu adalah panutan masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta masyarakat untuk tidak mudah terhasut dan mencari kebenaran atas informasi yang diperoleh. Ia juga meminta kepala daerah setempat untuk dapat memberikan informasi yang dapat meredam dan menyejukan suasana agar tidak meyulut aksi anarkis di tengah masyarakat.
“Saya kira masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat untuk hati-hati jangan mudah terprovokasi, mencari informasi yang benar. Saya kira gubernur, bupati/walikota bisa memberikan informasi meredam masyarakat untuk tidak anarkis dan jangan mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya,” ungkapnya.
Mendagri juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi tegas dalam kebijakannya merajut persatuan dalam bingkai NKRI dan dalam penyelesaian setiap persoalan selalu mengedepankan aturan hukum yang berlaku.
Meski demikian, Tjahjo memastikan sejauh ini aksi masih dapat dikendalikan dengan bantuan pengamanan dari Polri dan TNI.
“Semua sudah diatasi oleh Kepolisian setempat dibackup oleh TNI,” tutup Tjahjo.