Terkini AgrariaDPR: Menkominfo wujudkan kedaulatan negara

DPR: Menkominfo wujudkan kedaulatan negara

Kominfo harus mampu merespons dinamika global dan bisa memastikan kemampuan anak negeri dalam sektor ‘e-commerce’, literasi TIK, dan kewajiban TKDN

Jakarta ((Feed)) – Calon menteri, khususnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), ke depan harus meneruskan program-program sektor kominfo dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara dan kemandirian nasional, kata Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi.

“Menurut saya, Menkominfo ke depan perlu meneruskan program-program sektor kominfo dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara dan kemandirian nasional,” kata dia di Jakarta, Senin.

Dia menilai kalangan profesional pantas menduduki jabatan tersebut karena dinilai bisa menyelesaikan agenda kominfo dan berpotensi tidak memiliki konflik kepentingan.

Dalam hal kedaulatan negara, menurut dia, dengan membangun infrastruktur, seperti merdeka sinyal dan konenktivitas nasional yang dicanangkan pemerintah sebelumnya selesai pada 2020.

Dia mengatakan hal itu termasuk penyelesaian proyek palapa ring, satelit, termasuk menyelesaikan perubahan UU Penyiaran dan Perlindungan Data Pribadi.

Baca juga  Kabul diguncang ledakan kuat

“Dalam hal kemandirian nasional, Kominfo harus mampu merespons dinamika global dan bisa memastikan kemampuan anak negeri dalam sektor ‘e-commerce’, literasi TIK, dan kewajiban TKDN,” ujarnya.

Dia menilai Menkominfo saat ini yaitu Rudiantara mampu menjawab tantangan-tantangan Kominfo ke depan.

Bobby menilai Menkominfo ke depan harus dari kalangan profesional, yang tidak berpotensi memiliki konflik kepentingan bisnis atau usaha di bidang telekomunikasi dan penyiaran.

 

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...