Terkini AgrariaSusi Pudjiastuti tolak botol plastik pada Ignite The Nation

Susi Pudjiastuti tolak botol plastik pada Ignite The Nation

Jakarta ((Feed)) – Menteri Kelautan dan Perikanan secara tegas menolak penggunaan botol plastik air mineral saat ia menghadiri acara Ignite The Nation yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu.

“Ini botol plastik aku kurang suka. Hindari pemakaian plastik sekali pakai,” kata Susi sambil sedikit menyela materi pembicaraan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Para penonton acara tersebut langsung bertepuk tangan dan bersorak-sorai menyambut pernyataan Susi. Panitia penyelenggara pun segera mengganti botol plastik tersebut dengan kemasan air minum ramah lingkungan.

Susi menghadiri acara tersebut bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, dan Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Acara Ignite The Nation mempertemukan para pengusaha perusahaan perintis (start up), dan diikuti oleh 8.000 peserta.

Baca juga  [Update]: Sebanyak 31 Rumah di Lima Kecamatan Rusak Akibat Gempabumi M5,1 Jember

Saat mendapat kesempatan menyampaikan materi, Susi mengingatkan bahwa komoditas terbesar yang diekspor Indonesia keluar negeri, setelah minyak dan gas bumi, adalah hasil laut. Ia memberi contoh kepiting rajungan dari Jawa Timur yang dapat bernilai Rp5 triliun setahun.

Susi juga mendukung terciptanya aplikasi yang dapat membuat semua kegiatan penangkapan ikan di Indonesia menjadi transparan. Dengan adanya aplikasi tersebut, semua proses, termasuk perizinan, dapat dipantau masyarakat secara dalam jaringan (daring).

Ia juga menuturkan harapannya agar kementerian yang dipimpinnya dapat merekrut tenaga-tenaga terbaik dari berbagai institusi pendidikan, karena menurut penilaian yang ada sekitar 30 pegawai di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih belum memenuhi standar intelektual yang diharapkan.

“Bagaimana mau diajak kerja kalau seperti itu ? Kita mau cari kapal ini bergerak ke mana ?” guraunya.

Baca juga  Presiden Jokowi Instruksikan TNI dan Polri Dukung Penuh Kebijakan Penanganan Pandemi

Menteri yang kerap berpenampilan nyentrik ini menceritakan bahwa sebagian pengusaha perikanan di dalam negeri juga kerap melakukan kecurangan saat mengurus perizinan. Ia memberi contoh bahwa sering terjadi seseorang yang memiliki sepuluh kapal, hanya mendaftarkan dua kapal.

Terkait tren teknologi digital, Susi mengimbau agar para pelaku usaha masa kini juga memperhatikan sektor riil. Salah satunya bisa dilakukan dengan membentuk koperasi atau semacam crowd funding, yang dananya dapat digunakan untuk membeli hasil nelayan saat jumlah ikan sedang melimpah.

Dengan demikian banyak pihak yang dapat diuntungkan, nelayan untung karena harga ikan tidak jatuh secara berlebihan, pengusaha juga untung karena dapat membeli ikan dengan harga lebih murah untuk kemudian dijual lagi ke dalam atau luar negeri.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...