Terkini AgrariaSoal regulasi IMEI, Xiaomi: Pemerintah berpikir tentang proteksi

Soal regulasi IMEI, Xiaomi: Pemerintah berpikir tentang proteksi

Jakarta (Feed) – Produsen telepon seluler asal China Xiaomi menyambut baik rencana pemberlakuan aturan identitas perangkat seluler internasional (International Mobile Equipment Identity/IMEI) oleh pemerintah guna menghadang masuknya telepon seluler ilegal ke Tanah air.”Xiaomi terbuka dengan peraturan baru, menurut saya pemerintah berpikir tentang proteksi investasi,” kata Head of Southeast Asia and Country Head of Xiaomi Indonesia, Steven Shi, di Jakarta, Senin.

Pemberlakuan validasi IMEI nantinya akan memberikan ketenangan berinvestasi di Indonesia, sehingga perusahaan bisa fokus menciptakan produk berkualitas dengan layanan purna jual yang baik.

Xiaomi merupakan salah satu merek ponsel yang banyak beredar di pasar gelap (black market/BM). Hal itu membuat Xiaomi gerah.

Unit bisnis Xiaomi di Indonesia menjadi terganggu, sebab ponsel BM memberikan citra yang kurang baik dari sisi kualitas dan layanan purna jual.

Baca juga  Persebaya ingin akhiri putaran pertama dengan manis meski pincang

Oleh karena itu, pabrikan ponsel itu mendukung pemberlakuan regulasi tentang IMEI.

“Tidak, kami tidak khawatir regulasi akan membuat penjualan menurun, saya pikir regulasi membantu untuk pasar Indonesia, kami memiliki produksi lokal,” ucapnya.

Selain itu, aturan tersebut bakal berdampak baik yakni mengubah pola pikir konsumen terhadap cara berbelanja ponsel.

“Memberikan kesadaran kepada konsumen pentingnya membeli produk resmi,” ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...