Terkini AgrariaPLN sebut seluruh sistem kelistrikan sudah normal

PLN sebut seluruh sistem kelistrikan sudah normal

Jakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) memastikan pada Selasa pagi seluruh sistem kelistrikan di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, sudah normal kembali pascapemadaman sejak Minggu (4/8/2019) siang.Hingga Selasa pagi, pembangkit yang sudah masuk ke sistem sebesar 12.378 MW dengan 23 gardu induk tegangan ekstra tinggi (GITET) telah beroperasi.

Siaran pers PLN di Jakarta, Selasa, menyebutkan pemulihan beban padam di wilayah DKI Jakarta telah kembali normal pada Senin (5/8/2019) pukul 17.50 WIB, Banten pukul 21.20 WIB dan Jawa Barat pukul 23.27 WIB.

Beban puncak listrik pada Selasa pagi ini di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat sebesar 13.674 MW dengan daya mampu total 15.378 MW.

“Alhamdulillah, seluruh sistem sudah normal, dan kami akan terus menjaga kestabilan sistem ini,” ungkap Plt Dirut PT PLN Sripeni Inten Cahyani.

Baca juga  Dokter Reisa: Penggunaan Rapid Test Tidak Digunakan Untuk Kepentingan Diagnostik

Pembangkit-pembangkit yang sudah menyala pada Selasa pagi :

1. PLTU Suralaya 7 unit

2. Pembangkit Cilegon 1 unit

3. Pembangkit Muara Karang Blok 1 dan 2

4. PLTU Muara Karang 2 unit

5. Pembangkit Priok Blok 1-4

6. PLTU Lontar 3 unit

7. PLTP Salak

8. PLTA Saguling

9. PLTA Cirata

10. PLTU Labuan 1 unit,

11. PLTU Lestari Banten Energi

12. PLTP di Jawa Barat

13. Pembangkit Muara Tawar Blok 1-5

14. PLTU Cirebon Electric Power

15. PLTU Indramayu 2 unit

Sementara, rencana masuk sistem atau proses sinkronisasi pada Selasa malam:

1. PLTU Pelabuhan Ratu 1

2. PLTU Pelabuhan Ratu 3

3. PLTU Suralaya 1

“Selain itu, semua jaringan 500 kV dan 150 kV sudah kembali normal,” tambah Sripeni.

Sementara itu, terkait kompensasi untuk pelanggan yang terkena pemadaman, Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka mengatakan kompensasi akan diberikan sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif penyesuaian (adjustment).

Sedangkan, kompensasi sebesar 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif non adjustment.

“Pemberian kompensasi akan diberlakukan pada rekening bulan berikutnya,” kata Made.

Baca juga  95 ASN Pemko Payakumbuh Dirotasi

Khusus untuk pelanggan prabayar, kompensasi disetarakan dengan pengurangan tagihan pada golongan tarif adjustment .

Kompensasi ini akan diberikan saat pelanggan membeli token berikutnya.

Besaran kompensasi yang diterima dapat dilihat pada tagihan rekening atau bukti pembelian token untuk konsumen prabayar

Khusus untuk pelanggan premium, PLN akan memberikan kompensasi sesuai service level agreement (SLA) yang telah ditandatangani bersama.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...