Terkini AgrariaSoal desakan dirut PLN definitif, Luhut bilang tunggu Rini pulang haji

Soal desakan dirut PLN definitif, Luhut bilang tunggu Rini pulang haji

Pak Presiden beri arahan kepada kami dalam rapat paripurna untuk semua menteri-menteri jangan buat keputusan dulu sampai Oktober. Kecuali ada hal khusus nanti Presiden kasih arahan…

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penunjukkan direktur utama (Dirut) definitif PT PLN (Persero) harus menunggu Menteri BUMN Rini Soemarno pulang dari ibadah hajinya.

Hal itu disampaikan Luhut menanggapi desakan untuk segera menunjuk pimpinan definitif perusahaan pelat merah tersebut setelah Sofyan Basir dinyatakan sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau 1 pada April lalu dan posisinya berulang kali diisi oleh pelaksana tugas.

“Menterinya lagi haji ya kita tunggu pulang haji dululah,” katanya di Jakarta, Senin.

Luhut menjelaskan berdasarkan arahan Presiden Jokowi pada rapat paripurna di Jakarta, Senin, para menteri diminta untuk tidak membuat keputusan tertentu hingga Oktober mendatang.

Baca juga  Kerja sama dengan Huawei, BSSN jamin netralitas teknologi

Arahan itu diberikan karena pengumuman kabinet baru akan dilakukan pada Oktober.

“Pak Presiden beri arahan kepada kami dalam rapat paripurna untuk semua menteri-menteri jangan buat keputusan dulu sampai Oktober. Kecuali ada hal khusus nanti Presiden kasih arahan,” katanya.

Arahan itu pun, lanjut Luhut, juga termasuk dengan penetapan direktur utama definitif PLN.

Mantan Menko Polhukam itu mengatakan akibat kejadian listrik padam total yang melumpuhkan sebagian Pulau Jawa pada Minggu (4/8) perlu dilakukan evaluasi dan investigasi.

Ia pun mengkritisi pemilihan pucuk pimpinan PLN yang kerap kali berlatarbelakang dunia keuangan.

“Saya pikir memang perlu ada evaluasi yang sangat mendasar. Saya pikir peran ahli-ahli dalam bidang ini harus dilakukan. Tidak boleh PLN itu dipimpin oleh orang yang ‘ngerti masalah ‘finance’ (keuangan) saja. Jadi harus balik kepada ‘nature-nya’ (asalnya) bahwa dia itu ada banyak masalah-masalah teknologi yang eloknya dipimpin, dikawal orang yang ‘ngerti teknologi,” katanya.

Baca juga  Polisi: YF merupakan Amir JAD Cirebon

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Artikel ini pertama kali tayang di Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...