Terkini AgrariaBPBD: 212.321 jiwa di Pamekasan terdampak kekeringan

BPBD: 212.321 jiwa di Pamekasan terdampak kekeringan

Pamekasan, – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan, Jawa Timur Akmalul Firdaus menyatakan sedikitnya 212.321 jiwa di Kabupaten Pamekasan kini terdampak kekeringan pada musim kering yang terjadi pada kemarau kali ini.”Ke-212.321 jiwa ini terdiri dari 71.032 kepala keluarga yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Pamekasan,” katanya, Senin.

Firdaus menjelaskan, warga terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih pada musim kemarau kali ini, tersebar di 325 dusun, 80 desa dan 11 kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Sebenarnya, sambung dia, jika dilihat dari jumlah desa, kasus kekeringan dan kekurangan air bersih yang melanda Pamekasan kali ini sama dengan tahun lalu.

“Tahun lalu, desa yang mengalami kekeringan juga 80 desa. Tapi berbeda sebarannya. Tahun ini sebarannya lebih luas, meskipun jumlah desanya sama,” ujar Firdaus.

Baca juga  Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pendidikan Pondok Pesantren

Ia menjelaskan, pada kemarau 2018, jumlah dusun yang dilanda kekeringan dari 80 desa yang tersebar di 11 kecamatan itu, hanya 310 dusun. Tahun ini sebanyak 325 dusun.

“Dengan demikian ada tambahan sebanyak 15 dusun dibanding tahun 2018, dan ini yang saya maksud bahwa sebarannya lebih luas, meski jumlah desanya sama,” katanya, menjelaskan.

Sementara itu, dari sebanyak 80 desa yang kini dilanda kekeringan tersebut, BPBD Pemkab Pamekasan mencatat sebanyak 47 mengalami kering langka, sedangkan 33 desa sisanya mengalami kering kritis.

Kekeringan kritis terjadi karena pemenuhan air di dusun mencapai 10 liter lebih per orang per hari. Jarak yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan ketersediaan air bersih sejauh 3 kilometer bahkan lebih.

Sementara yang dimaksud dengan kering langka, kebutuhan air di dusun itu di bawah 10 liter saja per orang, per hari. Jarak tempuh dari rumah warga ke sumber mata air terdekat, sekitar 0,5 kilometer hingga 3 kilometer.

Baca juga  Saatnya dana desa untuk pemberdayaan masyarakat

Kepala BPBD Akmalul Firdaus menjelaskan, saat ini pihaknya juga berupaya melakukan penanganan kasus kekeringan ini secara terintegratif, dengan melibatkan instansi dinas terkait di lingkungan Pemkab Pamekasan.

“Penanganan jangka pendek yang kami lakukan adalah dengan menyalurkan bantuan air bersih ke desa-desa yang dilanda kekeringan dan sudah mulai hari ini, sedangkan penanganan jangka panjang masih kami komunikasikan,” katanya, menjelaskan.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Artikel ini pertama kali tayang di Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...