Terkini AgrariaMenkes minta SDM lulusan Poltekkes berkontribusi dalam bonus demografi

Menkes minta SDM lulusan Poltekkes berkontribusi dalam bonus demografi

Pembangunan SDM kesehatan membantu dalam menjamin kesehatan anak di 1000 hari pertama kehidupan, dari mulai hamil sampai usia dua tahun.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Kesehatan Nila Moeloek meminta sumber daya manusia (SDM) kesehatan dari lulusan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dapat memberikan kontribusinya dalam masa bonus demografi Indonesia.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, Menteri Nila berharap tenaga medis lulusan Poltekkes bisa memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya pada para ibu, tentang pola pengasuhan yang dapat meningkatkan kecerdasan otak dalam mencetak SDM berkualitas.

“Pembangunan SDM kesehatan membantu dalam menjamin kesehatan anak di 1000 hari pertama kehidupan, dari mulai hamil sampai usia dua tahun. Sebelum ibu hamil kami meminta di masa remaja, jadilah remaja yang sehat dan bisa merencanakan kehidupan,” ucap Menkes.

Baca juga  Persiapan puncak Sail Nias capai 95 persen

Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek mengatakan keberadaan mahasiswa Poltekkes Kemenkes menjadi peluang Indonesia mendapatkan bonus demografi karena mereka diberi kompetensi secara optimal di bidang kesehatan.

Menkes menambahkan pihaknya memahami terkait sarana prasarana dalam membangun infrastruktur harus didukung oleh SDM. Tanpa SDM yang mumpuni pelayanan untuk masyarakat tidak akan optimal, terutama pelayanan kesehatan.

Maka dari itu, SDM lulusan Poltekkes diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Dan dengan kompetensinya bisa berkontribusi dalam menciptakan bonus demografi berkualitas.

Poltekkes Kemenkes telah berdiri sejak 2001 dan sudah menghasilkan 30 jenis tenaga kesehatan dan 479 program studi. Selain perawat, bidan, farmasi, gizi dan tenaga kesehatan lingkungan, Poltekkes Kemenkes juga memiliki prodi-prodi langka yang lulusannya banyak dibutuhkan di industri dan jasa kesehatan, seperti terapis wicara, teknik elektromedik, akupuntur, refraksi optisi, orthotic prostetic, radiologi, dan fisioterapi.

Baca juga  Dwi Budi Martono, Mengabdi Sambil Salurkan Hobi

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Artikel ini pertama kali tayang di Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...