“Ini kan milik negara, jadi apapun yang terbaik untuk kepentingan negara, harus kita dukung,” ujar David saat dihubungi Antara di Bogor, Sabtu.
Meski begitu, menurutnya keputusan strategis mengenai perubahan status pangkalan udara tersebut bukan pada internal Ats, tapi ada pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pasalnya, ada kriteria khusus yang perlu dipenuhi ketika status Lanud Ats berubah menjadi lokasi Bandara Komersial.
“Paling tidak, landasan pacunya sepanjang 2,5 kilometer. Sementara yang sekarang tidak sampai 2 kilometer. Kecuali ada perpanjangan landasan, tapi akan berpengaruh pada permukiman,” kata David.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin mendesak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait pembangunan bandara komersial di wilayah Kabaupaten Bogor.
“Itu usulan kita kepada Pak Gubernur Ridwan Kamil, karena kan kelihatannya Bandara Kertajati di Majalengka juga masih jauh ya,” ujar Ade Yasin, Kamis (1/7/2019).
Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, Pemerintah tidak membutuhkan biaya besar layaknya membangun bandara baru. Pasalnya, secara fisik Lanud Atang Senjaya sudah cukup mempuni untuk melayani penerbangan komersial.
“Tinggal landasan pacunya saja ditambah. Jadi secara fisik sudah siap, tidak perlu pembebasan tanah, tidak perlu membangun landasan lagi. Saya pikir ini biayanya lebih murah, dengan memanfaatkan bandara ini,” katanya.
Desakannya itu bukan tanpa alasan. Menurut Ade Yasin, ketika Bogor memiliki bandara komersial, maka akan memuluskan programnya The City of Sport and Tourism, yakni mendongkrak angka kunjungan wisata di Kabupaten Bogor.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel ini pertama kali tayang di Antaranews.com