Terkini AgrariaSudan tahan sembilan prajurit pascapengunjuk rasa tewas

Sudan tahan sembilan prajurit pascapengunjuk rasa tewas

Kairo (ANTARA) – Sembilan prajurit dari Pasukan Dukungan Cepat (RSF) telah diberhentikan dan ditahan sehubungan dengan pengunjuk rasa yang tewas baru-baru ini, ujar juru bicara Dewan Militer Sudan pada Jumat (2/8).Letnan Jenderal Shams El Din Kabbashi mengatakan gubernur negara bagian Kordofan Utara dan dewan keamanannya akan diminta pertanggungjawaban atas pembunuhan enam orang termasuk empat anak sekolah di ibu kota negara bagian El-Obeid pada Senin.

Ratusan ribu orang turun ke jalan pada Kamis untuk menanggapi pembunuhan di ibu kota negara bagian El-Obeid.

Tindakan represif pasukan keamanan menyebabkan empat pengunjuk rasa tewas dan sebagian besar lainnya mengalami luka tembakan di wilayah Omdurman, menurut laporan petugas medis oposisi.

Kabbashi mengatakan pihak berwenang mengejar oknum tentara yang diduga terlibat dalam pembunuhan di Omdurman.

Pernyataannya itu disampaikan pada konferensi pers setelah malam negosiasi dengan kelompok-kelompok oposisi mengenai deklarasi konstitusional, sebuah dokumen yang akan membuka jalan bagi pemerintahan transisi.

Baca juga  Sejak 2017, PTSL Daftarkan 74,9 Juta Bidang Tanah di Indonesia

Kedua belah pihak telah menandatangani kesepakatan politik pada Juli yang menetapkan periode transisi selama tiga tahun dan dewan kedaulatan bersama.

Meskipun demikian, pembicaraan mengenai deklarasi konstitusional dipertanyakan awal pekan ini akibat kekerasan yang terjadi baru-baru ini.

“Kesepakatan terhadap perjanjian itu diperkirakan akan rampung dalam waktu dekat ini,” ujar Satea al-Hajj dari Pasukan bagi Kebebasan dan Perubahan (FFC).

Mediator Uni Afrika untuk Sudan Mohamed Hassan Lebatt mengatakan perundingan akan dilanjutkan pada Jumat malam.

Sementara itu, Kelompok-kelompok oposisi menuduh RSF, yang dipimpin oleh wakil kepala Dewan Militer Transisi Sudan, membunuh puluhan pengunjuk rasa yang menuntut kembalinya pemerintahan sipil sejak Presiden Omar al-Bashir digulingkan pada April.

Komandan RSF, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti, sebelumnya telah membantah klaim ini dan menyalahkan “penyusup”.

Baca juga  Presiden RI Apresiasi Capaian Predikat WTP Pemerintah Pusat dan Daerah, Menteri AHY: Jadi Fondasi bagi Kemajuan Pembangunan

Selain itu, Koalisi oposisi utama, FFC, menyambut baik penindakan terhadap anggota RSF, untuk mencegah meluasnya kekerasan.

Penerjemah: Azis Kurmala
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Artikel ini pertama kali tayang di Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...