Terkini AgrariaPPIH tidak keluarkan rekomendasi bagi kartu perdana seluler Saudi

PPIH tidak keluarkan rekomendasi bagi kartu perdana seluler Saudi

Mekkah (ANTARA) – Penggunaan kartu perdana seluler lokal di Arab Saudi selama pelaksanaan ibadah haji tidak direkomendasikan, jamaah justru disarankan untuk tetap menggunakan kartu telekomunikasi Indonesia.“Saya selaku konsul haji pada waktu musim pertama itu tidak memberikan satupun rekomendasi terhadap tiga perusahaan (telekomunikasi) itu. Alasannya, ini kompetisi biarkan saja mereka berkompetisi di lapangan sehingga mereka ada yang ke embarkasi ke Indonesia dan ke asrama-asrama,” kata Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2019 Endang Jumali di Kota Mekkah, Rabu.

Ia sempat mengirimkan surat protes terkait kondisi bandara yang sempat terkendala adanya pemasar (marketer) dari STC, Mobily, dan Zain.

Protes yang dikirimkan kepada Kementerian Haji Arab Saudi itu mendapatkan respon dan ditindaklanjuti dengan penertiban oleh tentara baret merah. “Penertiban cukup luar biasa sehingga aksi-aksi pemasar tersebut berkurang bahkan sekarang ada aturan tidak boleh mencegah, tidak boleh mencegat, atau menghalangi jamaah yang baru tiba sehingga mereka tidak terganggu,” katanya.

Baca juga  Amirul Hajj pesankan lima hal pada petugas kesehatan jelang wukuf

Dia tidak memberikan rekomendasi kepada satu pun dari perusahaan itu untuk menghindari monopoli dan persaingan usaha antara mereka.

“Kalau kita berikan rekomendasi salah satu dari tiga perusahaan itu tentu ada monopoli, tentu dari sikap kami yang memberikan kebebasan karena ini adalah usaha mereka akhirnya berkompetisi di bandara dan hotel-hotel karena tidak kami berikan secara khusus rekomendasi salah satu dari tiga perusahaan,” katanya.

Keberadaan salah satu operator seluler Arab Saudi di Embarkasi Jakarta, misalnya disebut oleh Endang boleh jadi merupakan rekomendasi dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag di Jakarta.

“Ya tentu di embarkasi sudah diberikan rekomendasi dari PHU Jakarta, kami di sini selaku teknis urusan haji tidak memberikan rekomendasi pada tiga perusahaan itu,” katanya.

Sampai sejauh ini, jamaah Indonesia banyak yang mengeluhkan kartu perdana seluler lokal yang mereka beli dari salah satu operator seluler yang membuka loket di Embarkasi Jakarta tidak bisa digunakan atau bahkan hanya untuk ditop up.

Baca juga  Potensi Bahaya Tanah Longsor Sekitar Gunung Salak

“Karena finger print mereka berbeda, jadi ketika kami berikan rekomendasi, katakanlah pada Zain, maka finger print yang di Zain tak bisa ke STC dan Mobily. Maka ketika dibebaskan, bisa terjadi dua finger print jadi tak aktif salah satunya,” katanya.*

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Artikel ini pertama kali tayang di Antaranews.com

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...