Terkini AgrariaBI: Likuiditas perekonomian pada Juni 2019 melambat

BI: Likuiditas perekonomian pada Juni 2019 melambat

Jakarta (ANTARA) – Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh melambat pada Juni 2019 di mana tercatat Rp5.911,2 triliun atau tumbuh 6,8 persen dibanding tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,8 persen.

“Perlambatan M2 itu terjadi pada seluruh komponen,” kata Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) dalam info terbarunya di Jakarta, Rabu.

Dijelaskan, berdasarkan faktor yang mempengaruhi, perlambatan pertumbuhan M2 terutama disebabkan oleh penurunan operasi keuangan pemerintah dan perlambatan penyaluran kredit. Operasi keuangan pemerintah menurun sebesar 12,7 persen, setelah mencatat kenaikan 5,5 persen pada Mei 2019 yang disebabkan oleh penurunan tagihan kepada Pemerintah Pusat.

Sementara itu, penyaluran kredit pada Juni 2019 tumbuh 9,9 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Mei 2019 sebesar 11,1 persen.

Baca juga  Mendagri Launching Pelaksanaan Vaksinasi Booster di Kepri

Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih turun sebesar 2,2 persen pada Juni 2019, membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang turun 3,2 persen.

Sementara itu uang beredar dalam arti sempit (M1) tumbuh melambat dari 7,4 persen pada Mei 2019 menjadi 4,5 persen pada Juni 2019.

Perlambatan M1 tersebut terutama pada komponen uang kartal seiring dengan kembali normalnya kebutuhan likuiditas masyarakat pasca Ramadhan dan Idul Fitri. Komponen lainnya berupa uang kuasi juga tumbuh sedikit melambat, dari 7,9 persen pada Mei 2019 menjadi 7,6 persen pada Juni 2019.

Dekom BI juga mengungkapkan bahwa suku bunga kredit pada Juni 2019 menurun, sementara suku bunga simpanan bergerak bervariasi.

Rata-rata tertimbang suku bunga kredit Juni 2019 sebesar 10,73 persen, turun 3 basis poin dibandingkan dengan suku bunga pada bulan sebelumnya. Demikian juga, rata-rata tertimbang suku bunga simpanan berjangka tenor 1 bulan dan 6 bulan juga menurun, dari masing-masing 6,82 persen dan 7,31 persen pada Mei 2019 menjadi 6,76 persen dan 7,26 persen.

Baca juga  Bupati Safaruddin Buka FKP Ranwal RKPD 2024

Sedangkan suku bunga simpanan berjangka tenor 3 bulan tercatat relatif stabil sebesar 6,79 persen. Sementara suku bunga simpanan berjangka waktu 12 bulan dan 24 bulan meningkat menjadi masing-masing 7,05 persen dan 7,34 persen.

 

Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Artikel ini pertama kali tayang di Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...